Pilkada Serentak
Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perppu Protokol Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Ada Sanksi Pidana
Pemerintah menilai keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan.
Sebab, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menggelar pilkada di tengah pandemi.
• Mantan Hakim MK Usulkan KPK Naik Level Jadi Organ Konstitusi Agar Tak Terus Dilemahkan
"Penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menjadi rujukan, karena tahun 2020 ini dinilai kok bisa ya Indonesia yang begitu besar pemilihnya bisa menjalankan di tengah pandemi?"
"Dan ini bisa menjadi pelajaran di berbagai negara dalam kurun waktu 3 bulan ini."
"Sudah banyak forum-forum internasional yang selalu meminta Indonesia menjadi narasumber."
• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Terapkan PSBB Lagi: Kematian Bukan Angka Statistik Saja
"Menceritakan apa yang dia kerjakan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi," beber Arief.
Atas dasar itu, ia meminta kerja sama semua pihak untuk penegakan protokol kesehatan saat tahapan pilkada hingga tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020.
"Dibutuhkan peran bersama dan tidak bisa hanya digantungkan kepada KPU saja, maka hari ini saya sangat berterima kasih semua komponen bangsa hadir di sini."
• Besok KPK Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, Undang Bareskrim dan Kejagung, Berpeluang Ambil Alih
"Ini menjadi catatan sejarah penting apakah kita mampu memberikan jalan keluar menghadapi situasi seperti ini" paparnya. (Fransiskus Adhiyuda)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/pilkada-serentak-2020.jpg)