Pilkada Serentak

Jusuf Kalla Sarankan Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020 Hingga Vaksin Covid-19 Ditemukan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa dalam tahapan pilkada.

Istimewa
Jusuf Kalla (JK) usai melakukan launching penyerahan 3900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (13/09/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyarankan Pilkada Serentak 2020 ditunda, apabila sulit mencegah masyarakat berkerumun sesuai protokol kesehatan.

"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur."

"Maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada," ujar JK dalam acara donor darah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).

DAFTAR Klaster Penyebaran Covid-19 di Kementerian dan Lembaga: Kemenkes Terbanyak dengan 252 Kasus

Bahkan, JK menyarankan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pemerintah berhasil menemukan vaksin Covid-19.

Harapannya dengan ada vaksin, maka angka penyebaran Covid-19 bisa menurun terlebih dahulu.

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan, sampai dengan vaksin ditemukan."

Jawab Fokus Pemerintah Tangani Covid-19, Menko PMK: Ekonomi Justru Bikin Sehat, Jangan Dibolak-balik

"Dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (angka penyebaran Covid-19)," tuturnya.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa dalam tahapan pilkada.

Apabila memang sulit mencegah massa berkerumun, maka JK menganjurkan ada pertimbangan dari pihak penyelenggara terkait waktu pelaksanaan pilkada tersebut.

ICW Usul Polisi Ajak KPK Bentuk Tim Gabungan Ungkap Motif Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

"Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa."

"Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang)."

"Kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," tuturnya.

Mantan Politikus PPP Sebut Indonesia Anut Sistem Politik Berbayar, di Parpol Pasar Bebas

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, tidak boleh sampai salah kelola.

Sebab, kesalahan pengelolaan bisa berdampak besar terhadap penyebaran virus.

Menurut Arief, setidaknya ada 105 juta pemilih yang akan menjatuhkan pilihannya dalam pesta demokrasi tersebut.

 Ditanya Apakah Bersedia Dicalonkan Jadi Presiden, Ahok: Yang Pasti Partai Saya PDIP

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved