Mantan Politikus PPP Sebut Indonesia Anut Sistem Politik Berbayar, Parpol Jadi Pasar Bebas

Ahmad Yani menjelaskan, akan ada jenjang-jenjang tersendiri untuk merebut kekuasaan di partai politik.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Ahmad Yani saat masih di PPP. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ahmad Yani, mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, sistem perpolitikan di Indonesia berbayar.

Hal ini ia ungkapkan dalam webinar Mahar Politik: Anakronisme Pemikiran Perilaku Koruptif, Jumat (18/9/2020).

"Menurut saya sistem politik kita adalah sistem politik yang berbayar luar biasa."

Djoko Tjandra Batalkan Rencana Urus Fatwa MA, Tulis NO di Buku Catatan Jaksa Pinangki

"Saya adalah aktivis parpol PPP pada waktu itu."

"Saya kalah pada waktu mau kompetisi menjadi ketua umum, dan itu tentu faktornya adalah money politic," ujar mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu.

Ahmad Yani menjelaskan, akan ada jenjang-jenjang tersendiri untuk merebut kekuasaan di partai politik.

Dapat Rp 7 Miliar dari Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Bayar Tunai Sewa 2 Apartemen Mewah Pakai Dolar

Terutama dalam permainan uang, di mana partai yang tidak berasaskan ownership akan sangat terbuka permainan money politic-nya.

"Kalau partainya semakin terbuka itu semakin pasar bebas dan semakin tinggi (kemungkinan money politic dilakukan).

"PPP ketika saya di sana itu memang enggak ada ownership-nya, beda dengan partai lain yang ada ownership-nya."

Ada Orang Berinisial JA di Bukti Percakapan WhatsApp Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking

"Maka pertarungan (uang) itu menjadi nyata," paparnya.

Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut mengatakan, money politic juga menjadi persoalan dalam sistem kepartaian di Tanah Air.

Sehingga, bila money politic bisa dihilangkan, maka persoalan di partai pun akan sirna.

Pakai Konsep Herd Immunity, Menko PMK Bilang Tak Semua Warga Indonesia Perlu Divaksin Covid-19

"Jadi sistem kepartaian kita (terkait money politic) menjadi persoalan sendiri."

"Ini menurut saya, jika 50 persen sistem kepartaian ini beres, paling tidak 50 persen kita telah menyelesaikan persoalan kita ini," tuturnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved