Demo

Ahmad Sahroni Biang Kerok Demo Rusuh dan Mesti Tanggung Jawab, Prabowo Diminta Tegas

Ahmad Sahroni Biang Kerok Demo Rusuh dan Mesti Tanggung Jawab, Prabowo Diminta Tegas

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Budi Sam Law Malau
dpr.go.id
BIANG KEROK KERUSUHAN - Anggota DPR RI Ahmad Sahroni dinilai menjadi biang kerok demo rusuh dan kerusuhan di Jakarta. Pengamat Politik Citra Institute, Effriza AhmaD Sahroni harus bertanggungjawab karena ucapannya sudah melukai hati rakyat Indonesia. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Kerusuhan akibat aksi demo berujung anarki menjadi perhatian publik.

Terlebih setelah salah seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (20) meninggal dunia ditabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob, Kamis (28/8/2025) malam.

Akibatnya kerusuhan meluas di sejumlah wilayahn di Jakarta hingga Sabtu (30/8/2025) dini hari.

Pengamat Politik Citra Institute, Effriza mengatakan, dalam insiden kerusuhan berujung korban jiwa, elite politik juga harus bertanggungjawab.

Apalagi, kata Effriza ucapan dari anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang sudah melukai hati rakyat Indonesia.

"Karena akibat ucapan, perilaku, dan tuna empati menyebabkan eskalasi demonstrasi meluas dari isu tunjangan dinas DPR kemudian diperburuk dengan tragedi wafatnya driver ojol akibat dilindas mobil aparat," kata Effriza.

Baca juga: Masih Ada Demo, Layanan KRL Commuter Line Berjalan Normal dan Stasiun-stasiun dalam Keadaan Kondusif

Effriza pun berharap, Presiden Prabowo Subianto memiliki sikap tegas dalam kerusuhan yang terjadi selama tiga hari terakhir.

Effriza menekankan agar Presiden Prabowo membenahi lembaga-lembaga negara agar bekerja untuk kepentingan rakyat. 

"Presiden Prabowo tidak bisa sekadar menampung, mendengarkan, dan mempelajari aspirasi publik, tetapi Presiden mesti bersikap dengan membahas bersama DPR tentang keinginan publik membatalkan tunjangan dinas rumah bagi anggota DPR," terangnya.

Ia menilai, pilihan membatalkan tunjangan dinas rumah sepertinya sudah menjadi solusi.

Sebab publik tidak lagi bisa diredakan sekadar pernyataan permintaan maaf.

Mengingat, para elite politik sempat bercerita alasan adanya uang tunjangan rumah dinas.

Namun, publik menuntut ketegasan dalam sikap nyata agar ada pembatalan hal itu.

"Presiden juga perlu memikirkan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Sepertinya publik tidak lagi sekadar mengganggap permintaan maaf telah cukup," kata dia.

Baca juga: Sore Ini, Massa Aksi Kembali Serbu Gedung DPR, Pria Mirip KDM Ikut Demonstrasi

Kemudian, menurut Effriza juga perlu adanya sikap tegas dan transparan yang didorong oleh pihak kepolisian untuk memproses atas tujuh orang yang terlibat insiden terlindasnya driver ojol hingga tewaa.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved