Virus Corona Jabodetabek
Kompolnas Setuju Preman Diajak Tegakkan Protokol Kesehatan, Ikatan Pedagang Pasar Menolak
Poengky menyampaikan Polri harus memberikan penanda bagi preman atau penguasa informal yang diajak membantu menegakan disiplin protokol kesehatan.
Namun demikian, Poengky menyampaikan Polri harus memberikan penanda bagi preman atau penguasa informal yang diajak untuk membantu menegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.
"Tentu saja dalam pelaksanaannya harus dengan pengawasan polisi dan diberikan penanda (misalnya kaus)."
"Sehingga tetap dalam koridor harkamtibmas dan mengedepankan tindakan yang humanis."
• 50 Kios dan 10 Rumah di Penjaringan Kebakaran, Korsleting Diduga Jadi Pemicu
"Harus dipahami juga bahwa pelibatan tersebut bukan untuk penegakan hukum."
"Melainkan untuk edukasi publik. Jadi siapapun, terutama orang-orang yang berpengaruh, dapat diajak untuk berpartisipasi," bebernya.
IKAPPI Menolak
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menyoroti pernyataan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang ingin merekrut preman pasar untuk membantu aparat keamanan mengawasi warga menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
“Saya kira Bapak Wakapolri tidak perlu sampai sejauh itu melibatkan preman pasar untuk mengawasi aktivitas warga."
"Terutama di pasar-pasar," kata Ketua DPW IKAPPI Jakarta Miftahudin dalam pesan yang diterima Tribunnews, Sabtu (12/9/2020).
• DAFTAR 72 Kepala Daerah Petahana Langgar Protokol Kesehatan dan Kode Etik, Kemendagri Siapkan Sanksi
Menurutnya, jauh lebih efektif jima pengawasan dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar, karena keterlibatan pedagang justru memperkuat displin pedagang.
"Saat ini para pedagang pasar di DKI Jakarta memang terpukul karena penurunan omzet sekitar 60-70 persen akibat PSBB," paparnya
Dalam temuan IKAPPI Jakarta, Miftah mengatakan ada kurang lebih sekitar 400 ribu pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima di sekitar pasar yang mengalami dampak penurunan omzet akibat pagebluk.
• Sanksi Penundaan Pelantikan dan Digantikan Pjs Menanti Kepala Daerah Petahana yang Ditegur Mendagri
Para pedagang, kata Miftah, saat ini sedang mencoba bangkit kembali dan memulai aktivitas roda ekonomi mereka mencari nafkah untuk keluarga.
"Namun, tidak elok rasanya bila pada saat para pedagang mencari nafkah, aktivitas jual beli yang sedang berlangsung diawasi oleh para preman pasar."
"Jelas para pedagang pasar akan merasa terintimidasi dengan kehadiran para preman pasar mengawasi aktivitas mereka," ucapnya.
• DKPP Ungkap Kasus Asusila Oknum Bawaslu Meningkat, Ada yang Modus Belajar Mengaji di Hotel