Jansen Sitindaon Minta BPK Audit Temuan ICW soal Dana Rp90 Miliar untuk Danai Influencer dan Buzzer

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengumumkan temuan tentang besaran anggaran yang digabiskan pemerintah sebesar Rp 1,29 triliun untuk keperluan aktivitas digital sejak tahun 2014 hingga 2020.

Salah satunya untuk membayar influencer dan buzzer untuk kepentingan tertentu.

Dana yang dihabiskan untuk para influencer dan buzzer ini nilainya cukup fantastis, mencapai mencapai Rp 90,45 miliar.

Temuan tersebut menjadi perhatian publik, lantaran biaya yang digelontorkan tersebut dinilai cukup besar.

Apalagi, selama ini kelompok yang sering dinamakan 'buzzer pemerintah' kerap menjadi perbincangan panas lantaran sebagian justru dianggap membuat gaduh media sosial.

• BREAKING NEWS: Bayi Kembar Siam Rahman-Rahim Meningggal Dunia, Ridwan Kamil Sempat Janjikan Operasi

• Puluhan Artis Diduga Jadi Buzzer Dukung RUU Cipta Kerja, Ardhito Pramono hingga Gofar Minta Maaf

Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menanggapi kabar penggunaan dana APBN untuk influencer dan buzzer yang diungkap oleh ICW tersebut.

Jansen meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana sebesar itu.

Sebab, Jansen menilai, selain influencer yang mempromosikan dan mensosialisasikan program-program pemerintah, saat ini marak kelompok buzzer yang dengan membabi buta menyerang pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

• Meski Regulasi Sudah Keluar,Dishub DKI Pastikan Aturan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor Belum Berlaku

• Pemerintah Anggarkan Rp90 Miliar untuk Influencer dan Buzzer, Rizal Ramli: Pantes Semua Awut-awutan

"Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara baiknya 
@bpkrim audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya. Karna makna buzzer ini skrg bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang² kritis di media sosial," tulis Jansen Sitindaon dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitternya, Jumat (21/8/2020).

"Di instagram sering ada tulisan unggahan ini promosi. Jd netizen tahu dia ngendorse. Yg ketetesan proyek buzzer/influencer harusnya nulis: materi ini berbayar bukan pendapat pribadi dll. Biar terbuka dan publik tahu. Krn uang rakyat! Diluar nanti tetap di audit krn itu keharusan," imbuhnya.

Komentar Rizal Ramli dan Denny Siregar

Ekonom Rizal Ramli, yang selama ini mengaku sering mendapatkan serangan dari buzzer, memberikan komentarnya.

"Oh.. oh.. ternyata benar toh. Membiayai influencer-influencer norak dan buzzeRP untuk memuji-muji diri sendiri bagaikan Dewa dan menghancurkan lawan-lawan yg berbeda pendapat. Sampah demokrasi kok dipelihara? Pantes semua awut-awutan," tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, dikutip Kamis (20/8/2020).

Sementara itu, Pegiat Media Sosial Denny Siregar menilai, keputusan pemerintah menggunakan jasa influencer lebih tepat karena beberapa faktor.

"Tuh  @sahabatICW, media online lagi pada sekarat. Biasanya pendapatannya banyak dari pemerintah utk sosialisasi program.

Sekarang, pemerintah lbh suka pake influence krn lebih murah dan pembacanya jelas," tulisnya di akun Twitter, dikutip Kamis (20/8/2020).

• Said Didu Singgung Adanya BUMN yang Gunakan Buzzer, Fadli Zon Sebut Efek Relawan Jadi Direksi

• Rizal Ramli Sebut BuzzeRP Sampah Demokrasi, Fadli Zon: Kasihan, Itu Mata Pencaharian Ekonomi Kreatif

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk belanja penyediaan infrastruktur untuk menunjang kegiatan di ranah digital, pengadaan komputer dan media sosial, serta membayar influencer.

"Secara garis besar, itu total anggaran belanja pemerintah pemerintah pusat terkait aktivitas digital secara umum mencapai Rp 1,29 triliun, ini secara umum memang, belum kita breakdown sampai ke berapa influencer-nya gitu," kata Egi dalam konferensi pers, Kamis (20/8/2020).

Egi menuturkan, pengadaan untuk aktivitas yang melibatkan influencer baru muncul pada 2017 dan terus berkembang hingga 2020 dengan total paket pengadaan sebanyak 40 sejak 2017-2020.