Breaking News:

Virus Corona

Bulan Depan Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Dapat Subsidi Rp 600.000 Selama 4 Bulan

Menaker Ida Fauziyah menyatakan siap menjalankan program subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta.

Editor: Yaspen Martinus
muhammadiyah.or.id
Ilustrasi Bansos 

Pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, satu di antara beberapa rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah pemberian santunan bagi para pegawai swasta.

 456 ASN Langgar Netralitas Pilkada 2020, Baru 189 Orang yang Dijatuhi Sanksi

Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

 Lampaui Standar WHO, Positivity Rate Covid-19 di Jakarta Tembus 7,8 persen

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyampaikan, pemerintah sedang menyiapkan stimulus tambahan bagi pekerja untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Menteri BUMN itu turut mengonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait stimulus selanjutnya dari pemerintah.

Yakni, bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

 Jawab Protes Otto Hasibuan, Kejaksaan Agung Bilang Djoko Tjandra Bukan Ditahan, tapi Dieksekusi

“Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja."

"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat."

"Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” jelas Erick Thohir dalam pernyataan resminya, Kamis (6/8/2020).

 Maruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Vaksin Covid-19 dan Jangan Berorientasi Cuma Cari Kemudahan

Erick Thohir menjelaskan, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan.

Atau, setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

 Perludem: Pasangan Calon Tunggal Bukan Berarti Wajib Dipilih

"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja."

"Sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia juga ekonomi dunia, semua negara terdampak termasuk Indonesia.

 Satu Pegawai Positif Covid-19, Hakim dan Semua Pegawai PN Jakarta Barat Langsung Dites Swab Massal

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif.

PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang dibelanjakan.

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

 Serah Terima Djoko Tjandra dari Polisi Malaysia ke Polri Ternyata Dilakukan di Pesawat

Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial, yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum memiliki DIPA (daftar isian pelaksana anggaran).

 UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 1 Agustus 2020: 109.936 Pasien Positif, 67.919 Sembuh, 5.193 Wafat

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian."

"Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.

 Tito Karnavian Ajak Rakyat Gunakan Pilkada untuk Pilih Pemimpin yang Mampu Selesaikan Covid-19

Sehingga, menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait."

"Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," perintahnya.

 DAFTAR Negara Tanpa Korban Meninggal Akibat Covid-19 per 1 Agustus 2020, Vietnam Terlempar

Presiden Jokowi menilai suasana masyarakat berada pada posisi yang khawatir terhadap penyebaran Covid-19, pada beberapa pekan belakangan.

"Saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19."

"Entah karena kasusnya meningkat, atau terutama kalangan menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tapi semakin banyak," paparnya.

 Terapkan Ganjil Genap, Pemprov DKI Optimistis Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tetap Terkendali

Menurut Presiden, tingkat kematian atau fatality rate di Indonesia mencapai 4,7 persen dari total kasus terkonfirmasi positif.

Angka kematian tersebut lebih tinggi 0,8 persen dari tingkat kematian global.

" Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama," tuturnya.

 Gubernur Kepulauan Riau Positif Covid-19 Setelah Dilantik Jokowi, Ini Kata Pihak Istana

Sementara, recovery rate atau tingkat kesembuhan, menurut Presiden, terus meningkat, dengan angka saat ini mencapai 61,9 persen.

"Saya kira juga bagus terus meningkat angkanya."

"Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita," ucapnya. (Larasati Dyah Utami)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved