Breaking News:

Berita Tangsel

DPRD Kota Tangsel Desak Airin Pecat Lurah Benda Baru Perusak Fasilitas SMAN 3 Tangsel

Menurut DPRD Kota Tangsel sikap yang ditunjukan Lurah Benda Baru Saidun tidak layak sebagai pemimpin di suatu daerah.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany menghadiri rapat tindak lanjut penanganan radiasi yang terjadi di Perumahan Batan Indah, Setu. Rapat tersebut dipimpin langsung Menristek, Bambang Brodjonegoro, di ruang rapat lantai 25 Gedung II BPPT, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus yang menyeret Lurah Benda Baru, Saidun yang merusak fasilitas milik Kapala SMAN 3 Tangerang Selatan (Tangsel) terus menyita perhatian publik.

Kali ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel Fraksi Gerindra - PAN, Samtoni mengatakan pihaknya bakal mendesak Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany untuk bertindak tegas dalam mendalami kasus tersebut.

Bahkan, Samtoni meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Saidun.

 Kini Pemeriksaan SIKM di Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Dihapus

 Bingung Mau Buang Barang Elektronik Bekas? Bisa Hubungi Dinas LH DKI, Langsung Dijemput Gratis

Pasalnya, Ia menilai sikap yang ditunjukan Saidun tidak layak sebagai pemimpin di suatu daerah.

"Kami mendesak agar Wali Kota untuk segera memecat Lurah Benda Baru, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Tangerang Selatan juga harus bertindak, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas tindakan lurah yang ada dalam video viral tersebut," kata Samtoni saat dikonfirmasi, Tangsel, Selasa (21/7/2020).

Selain itu, ia mengkritisi tindakan penitipan calon siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi tenggara kasus pengrusakan itu.

 Mabes Polri Benarkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo Dampingi Djoko Tjandra ke Pontianak Naik Pesawat

 Pengamat Sebut, Majunya Gibran di Pilkada Solo 2000, Bisa Jadi Buah Simalakama untuk Jokowi

Sebab, ia menilai kewenanga tersebut telah sesuai aturan dalam penerapan PPDB yang diatur pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemerintah Provinsi Banten.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Banten) dan sudah ada regulasi dan mekanisme yang jelas tentang PPDB tingkat SMA," tandasnya. (m23)

Penulis: Rizki Amana
Editor: Mohamad Yusuf
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved