Ingin Minta Data Dugaan Korupsi di 53 BUMN, KPK Harap Erick Thohir Tidak Cuap-cuap Saja

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tertarik dengan data yang dimiliki Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Editor: Yaspen Martinus
Dok. Tribun Timur - Tribunnews.com
Menteri BUMN Erick Thohir 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango tertarik dengan data yang dimiliki Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Erick Thohir sebelumnya mengaku sudah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang berpotensi merugikan negara.

"Saya jadi tertarik untuk 'meminta' data tersebut dari beliau."

Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle Kabinet Berarti Omdo

"Mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK," ujar Nawawi kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Nawawi merasa menteri yang menaungi perusahaan-perusahaan berpelat merah itu tidak asal bicara terkait adanya dugaan korupsi di 53 BUMN.

Kata Nawawi, Erick Thohir sebelumnya sudah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.

Sebagai Modal Pilpres 2024, AHY Disarankan Ambil Tawaran Jadi Menteri Jika Disodorkan Jokowi

Nawawi meminta Erick Thohir tidam hanya berkomentar mengenai dugaan korupsi tersebut.

Untuk itu, ia meminta Erick Thohir melaporkan dan menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada KPK.

"Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat Kantor KPK."

Usul 3 Menteri Non Parpol Diganti, Politikus PKB Ungkap Ada Warga Doakan Covid-19 Sehat Sejahtera

"Malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke Kantor KPK, dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," tutur Nawawi.

Bahkan KPK, kata Nawawi, siap menjemput bola untuk memperoleh data-data yang dimiliki Erick Thohir tersebut.

"Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick," ucapnya.

Jokowi: Mari Kita Buktikan di Tahun 2045 Indonesia Mampu Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal bersih-bersih manajemen dan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah.

Upaya Menteri BUMN Erick Thohir ini lantaran telah menemukan 53 kasus korupsi di BUMN yang merugikan negara.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved