Mardani Ali Sera: Kalau Seminggu Ini Enggak Ada Kabar Reshuffle Kabinet Berarti Omdo

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung opsi reshuffle saat marah kepada jajaran menterinya yang dinilai tidak memiliki sense of crisis, pada 18 Juni silam.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan waktu satu minggu kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.

Apabila hal itu tak terlaksana dalam satu minggu, Mardani melabeli pernyataan Jokowi sebagai 'omdo' alias omong doang.

• INI 6 Kriteria Calon Kapolri yang Cocok Gantikan Idham Azis Menurut Politikus Partai Demokrat

"Saya enggak mau suuzan (apakah reshuffle itu benar atau gimik)."

"Kalau seminggu ini enggak ada kabar (berarti) omdo," ujar Mardani dalam diskusi Polemik Trijaya 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

Mardani sendiri menyampaikan kemarahan Jokowi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti aktor, sistem, dan kultur.

• 3 Juli 2020, Jawa Timur Kembali Sumbang Pasien Baru Covid-19 Terbanyak, Jakarta di Posisi Ketiga

Dari sudut pandang aktor, Mardani menilai yang membuat Jokowi marah sebenarnya adalah perbuatan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri.

Menurutnya, hal itu terkait dengan terlalu banyaknya kementerian/lembaga saat ini yang berjumlah 34.

Padahal, Mardani sudah pernah menyampaikan usul perampingan kementerian/lembaga.

• Ketua Fraksi PKS: Kalau Marah-marah Doang Tidak Ada Tindak Lanjut Bisa Disimpulkan Hanya Gimik

"Dari sudut aktor wajar juga Pak Jokowi marah, tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah, Pak Jokowi sendiri."

"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk, saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34, 20-25 itu udah maksimal."

"Jangankan antar-kementerian, antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah, apalagi antar kementerian," ungkapnya.

• Wacana Perombakan Kabinet, PAN Tegaskan Tak Sodorkan Nama Calon Menteri kepada Jokowi

Dari sudut pandang sistem, Mardani menilai tak ada keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baginya, saat ini kebijakan pemerintah pusat, daerah, bahkan hingga ke desa berbeda-beda.