Tujuh Catatan IPW pada Hari Bhayangkara 1 Juli 2020, Sebut Polri Makin Mengerikan

"Tapi belum pernah ada audit menyeluruh yang komperhensif terhadap sistem Alkom Jarkom Polri, sehingga sistem Alkom Jarkom Polri tambal sulam dan selalu bermasalah," katanya.

Ratusan triliun anggaran kepolisian untuk membangun sistem Alkom Jarkom yang representatif tidak pernah terjadi sejak awal reformasi.

• Penerapan Reformasi Birokrasi, Mensos Minta Budayakan Pengelolaan Anggaran Transparan dan Akuntabel

"Anggaran itu seperti membuang garam ke laut, yakni sia sia," ujarnya.

Keenam, kata Neta, audit konperhensif yang transparan tidak pernah dilakukan Polri terhadap sarana, prasarana maupun persenjataan atau alutsistanya. Sehingga ratusan triliun rupiah uang negara untuk pengadaan semua itu, sejak awal reformasi, hanya berujung pada sistem tambal sulam.

"Tidak ada grand desain yang menjadi landasan untuk mengukur sudah sampai tahap mana sarana, prasarana, dan alutsista yang dicapai Polri dan saat ini posisinya dimana, dan pada periode kapan semua itu mencapai titik ideal," katanya.

Ketujuh, kata Neta, Polri tidak pernah melakukan audit komperhensif terhadap organisasinya, sehingga tidak seorang pun di Polri yang tahu persis seperti apa organisasi dan jumlah personil ideal di kepolisian.

• Jack Boyd Lapian, si Tukang Lapor yang Kini Menjadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

"Tolak ukur yang dipakai hanya rasio PBB yang sudah ditinggalkan negara negara demokratis. Sebab di banyak negara, kepolisiannya sudah mengarah ke era 4.0 dimana keberadaan polisi manusia sudah digantikan dengan teknologi," kata dia.

Sementara Polri masih sibuk dengan penambahan jenderal di sana sini dan mendorong jenderal jenderalnya masuk ke wilayah karir pejabat sipil.

"Setiap Kapolri selalu berubah pola struktur dan organisasi kepolisian yang diterapkannya," ujarnya.

Dari ketujuh point' di atas kata Neta, IPW menilai Kapolri Idham Azis gagal membawa Polri ke wilayah promoter yang sesungguhnya.

• Sudah Terkenal dan Kaya, Inul Daratista Tidak Butuh Lagi Pencitraan

"Promoter harusnya menuntut Polri yang efisien, efektif dan lincah dalam menjalankan fungsinya. Yang terjadi saat itu organisasi Polri menjadi obesitas dan menakutkan serta terjebak pada banyaknya Kombes dan AKBP yang 'nganggur'," katanya.

Sementara di lapangan kata dia masyarakat merasa keberadaan polisi sangat kurang.

"Strategi Idham Azis menjadikan semua Polda menjadi tipe A adalah sebuah kesalahan fatal yang membuat sistem pembinaan perwira untuk memegang wilayah menjadi absurd," ujarnya.

• Pertamina Siapkan Tahap Pengurangan Premium dan Pertalite, Begini Tahapannya

Neta menilai, keberadaan organisasi Polri yang makin obesitas ini harus dicegah. Polri harus berani tampil ramping secara organisasi agar lincah, efisien, dan efektif.

Sehingga langkah yang perlu segera dilakukan Polri adalah moratorium penerimaan Akpol hingga tiga tahun ke depan. Perbanyak rekrut SPN, tawarkan pensiun dini kepada pamen ke atas.

Buat roadmap organisasi, Alkom Jarkom, alutsista dan sarana prasarana agar diketahui secara persis sudah di titik mana capaian Polri saat ini. Berantas mafia proyek dgn mengedepankan propam, Irwasum dan bantuan KPK sebagai pengawas.

"Lalu Polri segera memasuki era kepolisian modern yang promoter dengan 4.0," katanya.(bum)