Anis Byarwati Minta Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Berpihak kepada UMKM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS DPR RI, Anis Byarwati, mengkritisi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan dalam Rakornas Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6), dana pemulihan ekonomi yang dibutuhkan saat ini sebesar Rp 686 triliun.

Nilai ini membengkak dari anggaran sebelumnya senilai Rp 677,2 triliun.

Alokasi anggaran tersebut yaitu untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 598 triliun dan biaya kesehatan senilai Rp 88 triliun.

• Ada Program Bikin SIM Gratis 1 Juli 2020, Berikut Ini Syarat dan Ketentuan yang Harus Dipenuhi

• Kasus Virus Corona di Kota Tangerang Kembali Bertambah, Total Ada 442 Kasus hingga Rabu (17/6/2020)

• 74 Karyawan Mitra 10 di Bogor Mesti Tes Swab Menyusul 3 Rekannya yang Dinyatakan Positif Covid-19

• JADWAL Live Streaming Liga Inggris di Mola TV Pekan Ini, Tottenham Hotspur vs Manchester United

Menkeu menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi akan terus bergerak mengingat dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang terus dinamis.

Dari jumlah anggaran tersebut, Anis mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Menurutnya, UMKM mempunyai peran penting dan strategis di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017).

Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.

Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%).

Sedangkan Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional.

Dan sumbangan terhadap PDB (product domestic bruto) pada tahun 2019 mencapai 60,34 persen.

Sementara itu data Kemkominfo menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 9,61 juta unit umkm sudah memanfaatkan platform online.

• Cucu Ahmad Kurnia Sebut 9.611 Pegawai Industri Pariwisata Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19

• Terminal 1 dan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Belum Dioperasikan, Ini Penyebabnya

• Stok Bawang Putih Melimpah, Pengamat Khawatirkan Penimbunan dan Permainan Harga

• Terungkap Ciri-Ciri Wanita Berlibido Tinggi, Berikut Ini 10 Karakteristiknya

Lebih spesifik, politisi senior PKS ini mempertanyakan keberpihakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam program yang digulirkan untuk UMKM.

“Apakah program untuk UMKM hanya relaksasi kredit untuk nilai kredit dibawah 10 miliar dengan penundaan cicilan satu tahun, atau adakah program lain?” tanyanya.