Kebijakan New Normal Timbulkan Kontroversi, Mahfud MD: Di Situlah Perlunya Ada Pemerintah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui penerapan kebijakan new normal oleh pemerintah menimbulkan kontroversi.

Namun, pihaknya tak mau ambil pusing karena menurutnya kontroversi tak pernah ada habisnya.

Dia mencontohkan perihal pembatasan jemaah di rumah ibadah yang ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan internal sendiri, baik dari tokoh agamanya hingga masing-masing pondok pesantren.

• DETIK-detik Novel Baswedan Disiram Air Keras Versi Terdakwa Ronny Bugis, Mengaku Cuma Ikuti Arahan

"Memang ada kontroversi, tapi kalau menunggu kontroversi itu tidak ada habisnya."

"Mau rumah ibadah dibatasi atau tidak, ternyata MUI-nya sendiri bertentangan, tokoh agamanya ada setuju tapi ada juga yang menolak."

"Pondok pesantren ini setuju, pondok pesantren sana nggak setuju," ujar Mahfud MD, dalam halalbihalal Ikatan Alumni Universitas Brawijaya secara virtual, Sabtu (6/6/2020).

• Ini yang Bikin Ronny Bugis Akhirnya Cerita ke Atasan Soal Novel Baswedan Disiram Air Keras

Bahkan, Mahfud MD mengungkap perbedaan juga timbul di antara kalangan dokter.

Dia mengaku pernah melihat silang pendapat yang muncul dari dokter yang sama-sama berada dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan, kontroversi tak akan pernah ada habisnya.

• Siram Novel Baswedan Pakai Air Aki, Rahmat Kadir: Dia Pengkhianat, Lupa Diri!

Namun, ia menegaskan, seharusnya perbedaan dilihat sebagai sebuah keniscayaan.

Dia menilai pentingnya pemerintah sebagai penengah dan pengambil keputusan untuk mengatasi perbedaan di antara masyarakat.

"Tapi di situlah perlunya ada pemerintah."

• Ganjar Pranowo: Anda yang Mengeluh Capek Tangani Covid-19, Mundur Saja

"Pemerintah itu dibentuk untuk mengatasi perbedaan antara manusia, untuk mengambil keputusan."

"Sekarang pemerintah mengambil keputusan new normal dengan segala protokolnya, dan itu berlaku sesuai keadaan masing-masing daerah."

"Itu semua sudah diatur supaya kita bisa bergerak, tetapi tetap tidak merusak kohesi sosial kita," jelasnya.

• Genjot Tingkat Kesembuhan, Mantan Pasien Covid-19 Diminta Donorkan Plasma Darah