Cerita Lengkap Menhan AS Mark Esper Tolak Perintah Trump untuk Kerahkan Militer Hadapi Demonstran

Alasan Penolakan Menhan

Seperti diketahui, Menteri Pertahanan AS Mark Esper menentang penggunaan pasukan militer untuk mengatasi demo di AS seperti diinginkan Presiden Donald Trump.

Hal itu disampaikan Mark Esper dalam keterangan pers, Rabu (03/6/3030) waktu setempat.

Ia menegaskan, penggunaan pasukan militer untuk penegakan hukum dalam menahan protes jalanan saat ini tidak diperlukan.

Dilansir dari Associated Press (AP), Esper mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Pemberontakan yang berlaku di Amerika Serikat,  memungkinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggunakan militer tugas aktif untuk penegakan hukum dalam menahan protes jalanan.

Esper mengatakan, UU Pemberontakan menyatakan, penggunaan pasukan militer bisa diajukan di Amerika Serikat  “hanya dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan.” 

Esper menyatakan, “Kami tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang.”

Undang-Undang Pemberontakan telah dibahas karena Trump telah menyatakan akan menggunakan militer untuk memadamkan protes dan kekerasan di kota-kota AS seminggu terakhir.

Esper telah mengizinkan pergerakan beberapa unit Angkatan Darat yang aktif ke pangkalan-pangkalan militer di luar ibu kota negara, tetapi mereka belum dipanggil untuk bertindak.

Tepat sebelum Esper berbicara, Trump mengambil langkah penyebaran besar-besaran pasukan Garda Nasional (National Guard) dan petugas penegak hukum federal ke ibu kota negara.

Trump mengatakan, ia menawarkan model kepada negara tentang cara menghentikan kekerasan yang menyertai beberapa protes nasional.

• Liga 1 2020 Kembali Dilanjutkan September, Aditya Putra Dewa Ubah Jadwal Latihan Mandiri

Argumentasi Trump

Trump berargumen bahwa unjuk kekuatan besar-besaran bertanggung jawab mengatasi protes di Washington dan kota-kota lain agar menjadi lebih tenang dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengulangi kritiknya terhadap gubernur yang belum mengerahkan Garda Nasional mereka sepenuhnya.

“Anda harus memiliki kekuatan yang dominan,” kata Trump kepada Fox New Radio, Rabu.

“Kami membutuhkan hukum dan ketertiban.”

Ungkapan Trump itu menuai kritik pedas, bahkan oleh koleganya sendiri.

Kepala Polisi Houston Art Acevedo bahkan meminta Trump tutup mulut terkait komentarnya kepada gubernur negara bagian saat demo George Floyd.

Kegusaran Acevedo terungkap dalam wawancara dengan televisi CNN yang diunggah ke Youtube.

Pada bagian lain Esper dalam keterangannya di Pentagon sangat mengkritik tindakan polisi Minneapolis atas insiden pekan lalu yang memicu protes.

Seorang pria kulit hitam, George Floyd, meninggal setelah seorang perwira kulit putih menekan lututnya ke leher Floyd selama beberapa menit.

Esper menyebut tindakan itu “pembunuhan” dan “kejahatan mengerikan.”

• ANIES Baswedan Jelaskan Alasan Perpanjang PSBB Jakarta hingga Juni 2020, Berlakukan Zona Warna Warni

Esper dikritik

Sebelumnya Esper mendapat kecaman dari para kritikus, termasuk pensiunan perwira senior militer, karena  berjalan dari Gedung Putih bersama Trump dan yang lainnya untuk berfoto di depan Gereja Episkopal St. John.

Gereja itu yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat ulah pengunjuk rasa.

Esper mengatakan bahwa ketika dia sadar mereka menuju ke St. John’s, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana.

“Saya tidak tahu operasi foto sedang terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia juga tidak tahu bahwa polisi secara paksa telah memindahkan para pemrotes damai di Lafayette Square untuk membersihkan jalan bagi Trump dan rombongannya.

Departemen Pertahanan telah menyusun rencana darurat untuk mengerahkan militer tugas aktif jika diperlukan.

Dokumen-dokumen Pentagon yang ditinjau oleh The Associated Press menunjukkan rencana untuk prajurit dari divisi Angkatan Darat untuk melindungi Gedung Putih dan bangunan federal lainnya.

Langkah itu diambil jika situasi keamanan di ibu kota negara itu memburuk dan Garda Nasional tidak dapat mengamankan fasilitas itu.

Sebelumnya Presiden Donald Trump bahkan sudah memerintahkan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk menyiagakan pasukan militer.

• Ini Dakwaan Terhadap 3 Polisi Terlibat Kasus Pembunuhan Goerge Floyd, Selain Terdakwa Derek Chauvin

Menurut tiga sumber yang dikutip South China Morning Post, para serdadu di tangsi militer Fort Bragg (North Carolina) dan Fort Drum (New York) sudah diperintahkan bersiap dalam waktu empat jam.

Serdadu di tangsi atau pangkalan militer Fort Carson (Colorado), dan Fort Riley (Kansas) juga sudah diperintahkan bersiaga dalam waktu 24 jam.

Perintah siap siaga tersebut muncul setelah pada Kamis larut malam, Presiden Trump mengeluarkan perintah lisan kepada Menhan Esper.

Menurut sumber tersebut, Presiden Trump memerintahkan Esper untuk menerjunkan pasukan secara cepat jika kerusuhan di Minneapolis sampai tak terkontrol.

Presiden Trump akan mengunakan UU Antipemberontakan yang dibuat tahun 1807, sebagai dasar pengerahan pasukan militer dalam kasus tersebut.

Kewenangan pada UU tersebut terakhir digunakan pada 1992 sewaktu terjadi kerusuhan di Los Angeles, dalam kasus pembunuhan Rodney King.

Satuan polisi militer bahkan sudah diperintahkan untuk berangkat ke Minneapolis pada Sabtu pagi, 30 Mei 2020.

Mereka diperintahkan untuk memantau situasi, dan menyiapkan pengerahan pasukan.

Kemungkinan tentara yang akan diterjunkan sebanyak 800 personel jika sudah ada permintaan dari Gubernur Minnesota Tim Walz.

Namun, sampai hari ini Gubernur Tim Walz masih mengandalkan pada 500 tentara dari Garda Nasional untuk mengamankan situasi.

Dalam sistem Amerika Serikat, setiap negara bagian (ada 50) mempunyai Garda Nasional, selain polisi lokal untuk pengamanan setempat.

Garda Nasional dikerahkan jika gubernur menilai bahwa polisi membutuhkan bantun pengamanan.

Kesatuan militer ini hanya bisa dikerahkan di batas wilayah negara bagiannya sendiri.

Garda Nasional juga dilengkapi dengan senjata berat, tapi tidak mempunyai peralatan untuk pertempuran besar seperti pesawat tempur, kapal perang, dan sebagainya.

Sementara, kekuatan perang berada di tangan pemerintah federal (pusat) di bawah Kementerian Pertahanan, yang langsung di bawah otoritas presiden. (Tribunnewswiki.com/Ris)

 Artikel Ini telah tayang di TribunWiki dengan judul  Membangkang dari Donald Trump, Menteri Pertahanan AS Tolak Kerahkan Militer Atasi Demonstrasi