Kasus Suap

KPK Sebut Hanya Dampingi Itjen Kemendikbud saat OTT Kasus Dugaan Suap THR Pejabat Kemendikbud

OTT dalam kasus suap THR penjabat Kemendikbud bukan hanya dilakukan KPK melainkan didampingi Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Warta Kota/Budi Sam Lau Malau
Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus (tengah) didampingi Jubir KPK Ali Fikri (kiri) dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu (kanan). Mereka menggelar konferensi pers terkait pelimpahan kasus suap tunjangan hari raya (THR) pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh jajaran pimpinan Universitas Jakarta (UNJ) dari KPK ke Polda Metro Jaya di Mapolda Metro, Sabtu (23/5/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap THR pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut juru bicara KPK Ali Fikri,  saat dilakukan OTT didampingi Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Ali Fikri mengatakan, tidak ditemukan perbuatan tindak pidana oleh pelaku penyelenggara negara sehingga pihaknya melimpahkan kasus itu ke Polda Metro Jaya.

"Perlu kami jelaskan lebih dahulu, bahwa ini merupakan kegiatan tangkap tangan dimana KPK diminta bantuan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Jadi bukan oleh KPK, tapi KPK mendampingi," kata Ali Fikri di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

Dia menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta bantuan KPK, karena ada informasi dugaan penyerahan sejumlah uang kepada pejabat di Kemendikbud.

"Info yang diperoleh KPK seperti itu saat Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta bantuan untuk mendampingi," kata Ali Fikri.

"Di sana, kami amankan DAN Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan menyita barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar AS (Amerika Serikat-Red) dan Rp 27,5 juta," kata Ali Fikri.

VIDEO: KPK Hanya Dampingi Itjen Kemendikbud Saat OTT Kasus Dugaan Suap THR Pejabat Kemendikbud

Menurut Ali Fikri, OTT hanya mengamankan DAN-Kabag Kepegawaian UNJ.

"Dan bukan seperti berita yang beredar bahwa kami mengamankan juga Rektor UNJ," katanya.

DAN, kata Ali Fikri,  bukan penyelenggara negara seperti yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN),

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved