24 Tenaga Medis RSUD Kota Depok Positif Covid-19, Tiga Orang Lagi Masih Tunggu Hasil Tes Swab

Hal itu diumumkan melalui surat edaran bernomor 445/1031-UPEP tertanggal 21 Mei 2020.

“Karena perawat (kami) banyak terkena di poli."

"Mengantisipasi penularan pasien sementara 14 hari ini kita tutup polinya,” terangnya.

• 22 Mei 2020 Jadi Hari Kerja Biasa, Cuti Bersama Lebaran Digeser ke Juli Atau Desember

Sebelumnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok memutuskan menutup layanan polikliniknya.

Hal itu dilakukan setelah hasil swab terhadap 15 petugas medisnya menyatakan positif Covid-19.

Penutupan tersebut dilakukan selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei.

• LIVE STREAMING Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah, Pakai Protokol Covid-19 

“Iya betul."

"Penutupan didasari sehubungan dengan adanya tim rawat jalan RSUD Kota Depok yang terkonfirmasi positif Covid-19,” ujar Direktur RSUD Kota Depok dr Devi Maryori saat dihubungi wartawan, Kamis (20/5/2020).

Penutupan, lanjut Devi, dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyebaran serta sterilisasi secara umum di area poliklinik.

• Bahar Smith Tempati Sel Sendirian di Nusakambangan, Bisa Dipindahkan Jika Ada Perubahan Perilaku 

Devi mengaku, selama ini poliklinik di RSUD Kota Depok masih tetap membuka pelayanan umum bagi warga.

Sehingga, atas penemuan kasus ini, RSUD Kota Depok melakukan penyemprotan cairan disinfektan guna menutup adanya kemungkinan kontaminasi di area tersebut. 

"Layanan poliklinik akan dibuka kembali pada 8 Juni 2020 mendatang," tuturnya. 

• Dukung Pencegahan Covid-19, Penghuni 35 Apartemen di Jakarta Diimbau Tidak Mudik

Sejauh ini, Devi mengatakan pihaknya belum menemukan dari mana asal belasan tenaga medisnya itu terpapar Covid-19. 

Sebab, layanan poliklinik, kata Devi, hanya melayani pasien dengan keluhan umum alias bukan terindikasi Covid-19. 

"Bisa saja mereka terkena di luar dari RSUD Kota Depok atau mungkin ada OTG (Orang Tanpa Gejala) yang berobat di poliklinik," paparnya.

• Duga Langgar HAM, Pengacara Bahar Smith Minta DPR Panggil dan Tegur Keras Menkumham Serta Dirjen PAS