BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ustaz Tengku Zulkarnaen Keras kepada Mahfud MD: Anda Mau Telan Ludah?

Mahfud MD sebelumnya meminta semua pihak menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Editor: Feryanto Hadi
Tribun Lampung
Ustaz Tengku Zulkarnaen 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ustaz Tengku Zulkarnaen memberikan kritik keras kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD soalpsoal beberapa waktu silam terkait kepatuhan menaati keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Mahfud MD sebelumnya meminta semua pihak menerima putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Putusan MA kalau judicial review adalah keputusan final. Tidak ada banding dalam judicial review, beda dengan perkara pidana dan perdata. Kalau sekali putus, final. Jadi ya ikut saja. Pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan,” kata Mahfud di kantornya, Senin (9/3/2020).

Kesal Selalu Diledek soal Panci dan Antena, Roy Suryo Beberkan Bukti Pengadilan Dirinya Tak Bersalah

Ternyata Denda Iuran BPJS Kesehatan juga Naik Jadi 5 Persen, Denda Paling Tinggi Sentuh Rp 30 Juta

Bamsoet Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi Covid-19

Namun, kali ini faktanya pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan itu menunai banyak protes lantaran pemerintah dianggap tidak peka terhadap kesulitan masyarakat di tengah pandemi Virus Corona ini.

"9/3/2020, di Kantor Menkopolhukam, Prof Dr. Mohammad Mahfud MD @mohmahfudmd
mengatakan Keputusan Mahkamah Agung batalkan kenaikan tarif BPJS adalah hasil Judicial Review. Hasilnya FINAL dan MENGIKAT tdk BOLEH DILAWAN, Wajib dipatuhi Pemerintah. Anda mau TELAN LUDAH? Atau MUNDUR?" tulis Ustaz Tengku Zulkarnaen dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitternya, Kamis (14/5/2020)

"Apakah rakyat boleh mengikuti jejak kalian dengan mengabaikan keputusan judicial review dgn membuat tindakan baru.
Dan, apakah itu tidak dihitung mengabaikan keputusan MA?"

Ustaz Zul lantas bertanya, apakah boleh masyarakat memilih untuk menunda membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap keputusan presiden itu.

 Mental Roy Kiyoshi Terguncang, Syok Merasakan Tinggal di Penjara, Polisi: Dia Tidak Bisa Tidur

 Roy Kiyoshi Pucat dan Terpukul Meringkuk di Tahanan, Evelyn Nada Anjani: Mungkin dia Depresi

 Jerinx SID Kini Kritik Kegiatan Pengumpulan Donasi Para Selebritas: Rentan Korup dan Kurang Efektif

"Saya mau tanya Prof  @mohmahfudmd apakah jika kami membuat dan menggalang gerakan agar rakyat stop bayar pajak tahun 2020 dan 2021 ini utk kemudian memilih utk membayarnya dua tahun lagi yakni tahun 2022 dengan membayar dendanya 2%, kami melanggar hukum negara, dapat dipidana?"

Sebelumnya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui putusan judicial review terhadap Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Putusan tersebut ditetapkan pada Kamis (27/2/2020) oleh Hakim MA Supandi selaku ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi, masing-masing sebagai anggota.

 Luna Maya Terkagum-kagum Lihat Mewahnya Ruangan Kantor Baim Wong, Lebih Bagus dari Milik Raffi Ahmad

 Mediasi Gagal, Keduanya Ngotot Mau Pisah,Okan Cornelius dan May Lee Bersiap Jalani Sidang Perceraian

Dengan pembatalan tersebut, maka besaran iuran BPJS Kesehatan kembali berlaku seperti sebelum Perpres tersebut diterbitkan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved