Anggaran Kemenhan Cuma Dipotong Sedikit, Faisal Basri Pertanyakan Penunjukan Prabowo Jadi Menteri

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyinggung minimnya jumlah pemotongan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Faisal Basri menjelaskan, alokasi anggaran Kemenhan setelah dipangkas Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi Rp 122,4 triliun.

"Anggaran terbesar, dipotong cuma sedikit dari Rp 131 triliun."

• Pemerintah akan Longgarkan PSBB Bila Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Tinggi

"Memang untuk perang-perang, perlengkapan persenjataan, kita perlu, tapi kan bisa ditunda, tidak harus sekarang," ujarnya saat teleconference di Jakarta, Rabu (13/5/2020).

Namun, ia juga tidak tahu maksud politik dari ditunjuknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

"Kenapa Prabowo jadi Menteri Pertahanan? Kita tidak tahu."

• Mabes Polri Pastikan Kabar 6 Polisi Gugur karena Covid-19 dan 136 Anggota Positif Adalah Hoaks

"Kalau ini jangan diganggu anggaran saya, kalau semua bilang jangan diganggu ya repot," kata Faisal Basri.

Selain itu, pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menjadi sorotannya.

"Kemudian, PUPR dari Rp 120 triliun dipotong cuma jadi Rp 95 triliun."

• Warga di Bawah Usia 45 Tahun yang Boleh Beraktivitas Khusus yang Bekerja di 11 Sektor

"Saat krisis, pertama kali yang ditunda itu adalah proyek besar, tapi proyek Ibu Kota jalan terus," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengurangi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga demi penanganan pandemi Covid-19, termasuk KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung.

"Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19."

• Ini Bahaya Keluarga Tetap Nekat Ikut Mandikan Jenazah Pasien Covid-19, Paling Aman Dikremasi

"Dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020."

Begitulah isi pasal 1 Ayat 1 Perpres 54/2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Pasal 1 Ayat 3 dan Ayat 4 mengatur, anggaran pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp 1,760 triliun. Sedangkan anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2,613 triliun.

Adapun anggaran yang dipangkas dari KPK senilai Rp 62,6 miliar, yakni dari semula senilai Rp 922,575 miliar menjadi Rp 859,975 miliar.

Berikut ini daftar kementerian dan lembaga yang anggarannya dipotong:

1. MPR dari semula Rp 603,67 miliar menjadi Rp 576,129 (berkurang Rp 27,531 miliar);

2. DPR dari semulai Rp 5,11 triliun menjadi Rp 4,897 triliun (berkurang Rp 220,911 miliar);

3. Mahkamah Agung dari semula Rp 10,597 triliun menjadi Rp 10,144 triliun (berkurang Rp 453,518 miliar);

4. Kejaksaan dari semula Rp 7,072 triliun menjadi Rp 6,031 triliun (berkurang Rp 1,041 triliun);

5. Kementerian Pertahanan dari semula Rp 131,182 triliun menjadi Rp 122,447 triliun (berkurang Rp 8,734 triliun);

6. Kementerian Keuangan dari semula Rp 43,511 triliun menjadi Rp 40,934 triliun (berkurang Rp 2,576 triliun);

7. Kementerian Pertanian dari semula Rp 21,055 triliun menjadi Rp 17,442 triliun (berkurang Rp 3,612 triliun);

8. Kementerian Perhubungan dari semula Rp 43,111 triliun menjadi Rp 36,984 triliun (berkurang Rp 6,127 triliun);

9. Kementerian Sosial dari semula Rp 62,767 triliun menjadi Rp 60,686 triliun (Rp 2,08 triliun);

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari semula Rp 120,217 triliun menjadi Rp 95,683 triliun (berkurang Rp 24,533 triliun);

11. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Rp 42,166 triliun menjadi Rp 2,472 triliun (berkurang Rp 39,694 triliun);

12. Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah dari semula Rp 972,337 miliar menjadi Rp 743,245 miliar (berkurang Rp 229,091 miliar);

13. Badan Intelijen Negara dari semula Rp 7,427 triliun menjadi Rp 5,592 triliun (berkurang Rp 1,835 triliun);

14. Kepolisian Republik Indonesia dari semula Rp 104,697 triliun menjadi Rp 96,119 triliun (berkurang Rp 8,577 triliun);

15. Komisi Pemilihan Umum dari semula Rp 2,159 triliun menjadi Rp1,879 triliun (berkurang Rp 279,6 miliar);

16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dari semula Rp 2,039 triliun menjadi Rp 1,636 triliun (berkurang Rp 403,56 miliar);

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari semula Rp 922,575 miliar menjadi Rp 859,975 (berkurang Rp 62,6 miliar);

18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari semula Rp 700,646 miliar menjadi Rp 679,814 (berkurang Rp 20,832 miliar);

19. Badan Pengawas Pemilihan umum dari semula Rp 2,953 triliun menjadi Rp 1,573 triliun (berkurang Rp1,379 triliun);

20. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari semula Rp 216,998 miliar menjadi Rp 193,123 (berkurang Rp 23,874 miliar).

Sedangkan kementerian dan lemabaga yang anggarannya ditambah adalah:

1. Kementerian Kesehatan dari Rp 57,399 triliun menjadi Rp 76,545 triliun (bertambah Rp 19,145 triliun);

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Rp 36,301 triliun menjadi Rp 70,718 triliun (bertambah Rp 34,416 triliun);

3. Belanja pemerintah pusat dari Rp 1.683 triliun menjadi Rp1.851 triliun (bertambah Rp 167,623 triliun).

Sedangkan kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap adalah:

- Badan Ekonomi Kreatif tetap Rp 889,661 miliar.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), anggaran belanja pemerintah pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:

a. Kesehatan;

b. Jaring pengaman sosial;

c. Pemulihan perekonomian. (Yanuar Riezqi Yovanda)