Berikut Ini Rincian dan Penjelasan Lengkap Kemensos Soal Tumpang Tindih Data Penerimaan Bansos

Data penerimanya di luar dari DTKS maupun penerima bansos Presiden.

"Tiap sumber bansos beda-beda besaran nilainya."

"(Pemkot Bekasi) tidak besar karena kondisi daerah."

"Banyak sumber pendapatan daerah terganggu karena pandemi ini," tutur Tri.

Sejauh ini Pemkot Bekasi telah menyalurkan bantuan kepada 150 KK pada Bulan April, atau pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Di tahap pertama, ada persoalan belum merata dan lainnya karena kan bantuan itu baru dari Pemprov dan Pemkot"

"Sekarang lengkap, dari pusat, Presiden. Kita terus lakukan penyempurnaan," tuturnya.

Penerima di Kota Bekasi yang terdiri dari 106.137 KK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), bansos diberikan oleh Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat.

"Provinsi Jabar bansos 27.847 KK dari DTKS," ucap Ketua Tim Terpadu Pengendalian Bansos Covid-19 Kota Bekasi Taufik Hidayat.

Kemudian, 197.360 KK Non DTKS, bantuan dari Presiden Jokowi, dan 75.000 KK bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi.

"Jadi Bulan Mei jumlah rumah tangga miskin atau terdampak ekonomi yang kita berikan bantuan itu capai 52 persen jumlah KK yang ada."

"Bantuan direncanakan diberikan tiga bulan ke depan," ungkap Taufik.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako dari Presiden Jokowi, terhadap 197.380 KK (kepala keluarga) di Kota Bekasi, Sabtu (9/5/2020).

Menteri Sosial Juliari P Batubara turut datang menghadari proses penyaluran bansos sembako dari Presiden Jokowi tersebut.

Mensos Juliari secara simbolis melakukan penyerahan bantuan sembako dari Presiden Jokowi di dua lokasi.

Yakni, di RW 23 KP Pulo kecil, Kelurahan Kayuringin Jaya, dan RW 04 RT 01 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.

Ia yang didampingi Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga turut mengantarkan langsung kepada penerima paket sembako tersebut.

"Saya turut hadir menyampaikan langsung Bansos Presiden tahap pertama Bodetabek di Kota Bekasi bagi keluarga-keluarga yang terdampak," kata Juliari.

Penerima Bansos Presiden ini di luar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penerimanya ialah mereka yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.

Data penerima itu juga hasil pendataan pemerintah daerah setempat.

"Memang bantuan sembako bansos Presiden ini ada mereka-mereka yang dapat dari bansos pemkot sebelumnya, tapi setelah itu tidak dapat lagi, hanya dari kita saja," jelasnya.

Juliari mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang berinsiatif langsung memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19.

Apalagi, pada saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Saat PSBB Kota Bekasi harus segera action, enggak boleh nunggu-nunggu."

"Nah, ini memperlihatkan Pemkot Bekasi cepat tanggap dan enggak nunggu waktu berlama-lama bisa langsung action," pujinya.

Ia juga memuji langkah Pemkot Bekasi yang memasangkan stiker tanda warga penerima bantuan sosial.

Langkah ini cukup baik, karena penerima bantuan bisa diketahui dan tidak akan dobel bantuan.

"Saya melihat hal positif Pemkot Bekasi ialah pada saat PSBB kemarin langsung beri bantuan Bulan April dan langsung diberi stiker."

"Nah, ini saya rasa bagus sekali untuk dicontoh daerah lain."

"Sehingga dapat stiker mereka sudah pernah nerima bantuan itu sebelumnya," ungkap Juliari.

Mensos Juliari menambahkan, pihaknya sangat terbuka dan selalu mengikuti apa yang menjadi insipirasi atau kehendak daerah.

Akan tetapi, ia meminta data-data yang belum tepat sasaran atau dobel harus segera diperbaiki.

"Disampaikan data kami terima dari daerah, kami tidak lakukan pendataan, karena kalau tidak begitu kacau."

"Kita data, Pemda data, nanti yang mau dikasih yang mana bingung," tuturnya.

Ia menyerahkan semua data penerima Bansos Presiden kepada pemerintah daerah.

Sebab, mereka yang paling tahu wilayah serta siapa saja yang berhak menerima.

"Tapi tolong jangan dobel ya, biar semua kedapatan."

"Bantuan Kemensos, Bansos Presiden, provinsi dan kota/ kabupaten," ungkap dia.

Sementara, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, selain 197.380 KK Bansos Presiden, Pemkot Bekasi juga menyiapkan 75 ribu paket sembako.

Bantuan ini ditujukan kepada warga yang tidak menerima dari Kemensos, Bansos Presiden, maupun bantuan provinsi.

"197 ribuan Kemensos Presiden, dan kami juga siapkan 75 ribu bansos bagi keluarga berbeda di luar itu," kata Tri.

Tri menerangkan, penyaluran bansos Presiden ini dilakukan secara door to door.

Dan, diingatkan secara tegas agar pihak RT RW tidak melakukan pengurangan isi bansos berupa paket sembako tersebut.

"Bansos kita door to door RT RW dan petugas khusus. Agar diawasi jangan sampai ada dikurangi," tegasnya.

Evi (54), warga RW 23 KP Pulo Kecil, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo.

Di tengah pandemi ini, keluarganya sangat terdampak secara ekonomi.

Sebab, suaminya sudah tidak lagi bekerja.

"Sangat bantu, suami kan sudah enggak kerja, diberhentikan."

"Anak-anak banyak. Anak yang paling gede ojek online juga enggak ada penghasilan," akunya.

Darmi (43), warga Kota Bekasi penerima bansos Presiden lainnya, tak kuasa menahan rasa haru atas bantuan yang diterimanya.

Ia yang baru saja ditinggal meninggal suaminya sepuluh hari yang lalu tentu sangat membutuhkan bantuan ini.

"Terima kasih, sangat butuh banget. Suami baru meninggal."

"Saya sehari-hari dagang es dan makanan buat penuhi kebutuhannya," tutup Darmi yang memiliki tiga anak tersebut. (Kompas.com/MAZ/Wartakotalive.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tumpang Tindih Data Penerima Bansos, Ini Penjelasan Kemensos"