Ajak Masyarakat Berdamai dengan Covid-19, Wasekjen Partai Demokrat Nilai Jokowi Mulai Tak Sabar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berbahaya bagi keselamatan masyarakat.

Jokowi sebelumnya mengajak masyarakat berdamai dengan Covid-19.

"Sangat berbahaya di situasi saat ini."

• Tiga Penumpang Positif Covid-19, Wali Kota Bekasi: Apa Salahnya KRL Diberhentikan?

"Beliau mulai terlihat tidak sabar, ingin masyarakat beraktivitas lagi," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

"Pak Jokowi seperti di persimpangan jalan, antara selamatkan manusianya di tengah pandemi yang terus meninggi, atau selamatkan ekonominya yang terus menurun," sambung Irwan.

Menurut Irwan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasti menekan pergerakan ekonomi di dalam negeri.

• Anies Baswedan Minta Pusat Bantu 1,1 Juta Warga DKI Terdampak Covid-19, Mensos Ungkap Masalahnya

Tetapi, keselamatan masyarakat juga harus menjadi hal utama di tengah pandemi Covid-19.

"Ini pilihan sulit, tetap sudah tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."

"Baru kemudian memajukan kesejahteraan umum. Tidak bisa mengabaikan keduanya, apalagi keselamatan rakyat," papar Irwan.

• Jokowi: Sampai Ditemukannya Vaksin yang Efektif, Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19

Oleh sebab itu, anggota Komisi V DPR itu meminta Presiden Jokowi bersabar menunggu puncak Corona terlewati, baru mengajak masyarakat berdamai dengan virus tersebut atau melonggarkan aktivitas umum.

"Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah terus menjamin pengamanan sosial masyarakat dan perlindungan sektor usaha."

"Serta mengetatkan PSBB di Tanah Air, terutama di zona merah Covid-19," tutur legislator asal Kalimantan Timur itu.

• Lawan Covid-19, Velox Pejaten Gelar Sosialisasi dan Semprot Disinfektan di SOS Children’s Village

Sebelumnya diberitakan, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun.

Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020).

• Gaji Dewan Pengawas Sampai Seratusan Juta, Pakar Hukum Bilang KPK Berubah Jadi Kantor Pencari Nafkah