Bansos DKI Agak Kacau, Dua Menteri dan Gubernur Anies Beswedan Beda Pandangan Soal Data Bansos

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta KK.

Tak lama kemudian Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengungkapkan hal serupa.

Muhajir bahkan mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal data bansos bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.

• DKI Jakarta dan Muhadjir Effendy Masih Pikirkan Cara Penyaluran Bansos Tahap Dua dari Jokowi

• TNI dan PNS Terima Bansos DKI, Gerindra: Mungkin untuk yang Sudah Pensiun

• Ombudsman Pertanyakan Payung Hukum Daftar Penerima Bansos DKI Selama PSBB Jakarta

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

• Susi Pudjiastuti Komentari Video Jenazah ABK Indonesia Dilempar ke Laut, Bu Susi Pun Jadi Trending

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta.

Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

• Warga Washington Sudah Lelah dengan Social Distancing, Wahington Jadi Pusat Wabah Corona Baru

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.