Mahfud MD Wacanakan Relaksasi PSBB, PKS: Ini Kayaknya yang Stres Malah Pemerintah

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta merespons wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wacana itu dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurutnya, wacana itu semakin menegaskan pemerintah tidak punya grand design terkait penanganan Covid-19.

• Dua Jambret Gagal Rebut Handphone Warga Johar Baru, Ujung-ujungnya Babak Belur Dihakim Massa

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit."

"Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena enggak jelas konsepnya, enggak jelas ukuran evaluasinya," ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Anggota Komisi I DPR tersebut mengatakan, hingga kini pemerintah juga belum pernah mengungkapkan grand design penangangan Covid-19, termasuk target waktu untuk mengatasinya.

• Selfie Berlatar Makam Pasien Covid-19, Wali Kota Bekasi: Sayangi Diri Kita Sendiri

Dia melihat hal ini tak ubahnya lempar tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah.

Menurutnya, saat ini gubernur, bupati, wali kota terlihat pontang-panting dengan kebijakan PSBB.

"Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB, karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi."

• Covid-19 Masuk Kepulauan Seribu, Pulau Sebaru Diusulkan Jadi Tempat Observasi dan Isolasi Pasien

"Eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan?"

"Kalau kebijakan bolak-balik enggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden," tuturnya.

Sukamta juga menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan pemerintah menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.

• Tak Ingin Masyarakat Stres karena Terlalu Dikekang, Pemerintah Bakal Longgarkan Aturan PSBB

Apabila masih wacana, kata dia, seharusnya hal ini tak perlu disampaikan kepada publik.

Pernyataan Mahfud MD tersebut dianggap Sukamta bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Doni tatkala itu menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah, karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

• BREAKING NEWS: Pasien Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 11.192 Orang, 1.876 Sembuh, 845 Meninggal

"Kritik soal cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang udah jalan 2 bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki."

"Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya, tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur," tutur Sukamta.

Sukamta meminta pemerintah segera merumuskan grand design penanganan Covid-19.

• Sudah 5.700 Pekerja Migran Indonesia dan ABK Pulang dari Luar Negeri di Tengah Pandemi Covid-19

Ia juga meminta adanya penetapan kriteria atau standar yang jelas soal kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.

"Mestinya dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif."

"Pemerintah juga bisa benchmark dengan negara-negara yang sukses tangani Covid-19."

• Panglima TNI Usul Orang yang Tak Hargai Petugas Medis Tangani Covid-19 Jadi Bahan Penelitian Sosial 

"Mestinya saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagan untuk tes swab."

"Masih kurangnya kamar isolasi untuk pasien positif dan berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19."

"Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi, maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal."

• Pemerintah Siapkan Aturan Penundaan THR, Perusahaan Diminta Cairkan Sebelum Akhir Tahun

"Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.

Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud MD adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB, namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.

• Kena PHK Massal, Buruh di Tangerang Iris Urat Nadi di Pergelangan Tangan Hingga Meninggal

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud MD antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.

"Karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres."

• Kadin Sebut Pandemi Covid-19 Bikin 40 Juta Orang Menganggur, Napas UMKM Tinggal Dua Bulan

"Nah, kalau stres itu imunitas orang itu akan akan melemah, juga akan menurun."

"Oleh sebab itu kita memikirkan, mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud MD dalam tayangan Berita Satu News Channel bertajuk Inspirasi Ramadhan, Sabtu (2/5/2020).

Ia mencontohkan bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: Positif 10.551 Orang, 1.591 Pasien Sembuh, 800 Meninggal

"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini."

"Kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan," beber Mahfud MD.

Karena itu, menurutnya saat ini yang diperlukan adalah kesadaran bersama dari semua pihak untuk tetap mematuhi aturan keamanan yang diatur oleh pemerintah terkait Covid-19, antara lain menjaga jarak fisik.

• Naik Motor Bonceng Tiga Sambil Tenteng Celurit, Tiga Remaja di Bekasi Dihajar Warga

Hal itu karena menurutnya saat ini siapa pun yang lengah akan bisa terkena Covid-19.

"Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan Covid itu sama."

"Siapapun yang lengah akan diserang."

• Dari 79.152 Warga Jakarta yang Ikut Rapid Test, 3.022 Orang Dinyatakan Positif Covid-19

"Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga, jangan biarkan ditulari orang lain dan jangan juga menulari orang lain."

"Nah, itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," ucap Mahfud MD. (Vincentius Jyestha)