Virus Corona Jabodetabek

Fraksi PKS DKI Sebut Ketidakpuasan Warga soal Covid-19 Bukan untuk DKI, tapi Pemerintah Pusat

Fraksi PKS DPRD DKI menyebut ketidakpuasaan warga Jakarta sebetulnya bukan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta, tapi kebijakan Pemerintah Pusat.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Fred Mahatma TIS
Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Para sopir yang selama ini dilibatkan dalam proses transportasi pelajar dipilih secara khusus sebelum ditugaskan mengantar paramedis dan pasien Covid-19, Minggu (22/3/2020). 

Dia mencontohkan, pembagian sembako untuk warga terdampak.

Secara mekanisme sudah sangat baik dengan melibatkan RT dan RW, serta diantarkan langsung ke rumah warga sehingga tidak terjadi kerumunan.

Namun jumlah yang dibagikan masih terbatas. Hal itu bukan karena logistik yang terbatas namun lebih kepada pendataan warga yang terdampak.

Karena itu, DKI berinisiatif menggunakan data KJP Plus dan Kartu Jakarta Lansia dengan menyiapkan 1,2 juta paket sembako.

Namun ini pun tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan warga terdampak wabah covid-19 dengan melibat RT dan RW.

“Jadi, dalam survei juga diungkap kekurangan pemerintah yang sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga perlu dibuatkan identifikasi kewenangan dari survei tersebut mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah,” jelasnya.

Warga Jakarta puas

Sebelumnya, Survei dari Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) menyebutkan mayoritas warga Jakarta merasa puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei ini melibatkan 886 responden secara acak dari 14-18 April 2020 di seluruh 44 kecamatan di Jakarta.

Direktur LKSP Astriana B Sinaga mengatakan, hasil survei itu menyatakan 80,70 responden merasa puas, sementara 19,30 persen responden, merasa tidak puas dengan penanganan Covid-19.

Bagi responden yang merasa puas, mereka menilai Anies mampu mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 lebih awal.

Di antaranya bergerak cepat meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dan menutup sementara tempat pariwisata, menyediakan sarana pendukung untuk tenaga kesehatan hingga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warganya.

“Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Pemprov. Di antaranya pelayanannya kurang cepat (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen),” kata Astriana saat dikonfirmasi pada Sabtu (2/5/2020). 

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved