Fraksi PKS DKI Sebut Ketidakpuasan Warga soal Covid-19 Bukan untuk DKI, tapi Pemerintah Pusat

DKI dinilai sudah sangat baik melakukan mitigasi wabah Covid-19. Maka, pencegahan yang dilakukan DKI lebih responsif ketimbang dengan pemerintahh pusat maupun Pemprov lainnya.

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menanggapi hasil survei dari Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) soal kepuasan dan ketidakpuasan warga Jakarta terhadap penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

PKS menyebut ketidakpuasaan warga Jakarta sebetulnya bukan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta, tapi kebijakan Pemerintah Pusat.

“Hasil survei sudah cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hanya saja perlu diberikan catatan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI terkait persepsi masyarakat. Terutama, mengenai ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19,03 persen,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Sabtu (2/5/2020).

• Hari Pendidikan Nasional di Tengah Pandemi, Kemendikbud : Belajar dari Covid-19

• Update Kasus Corona: 4.355 Warga Jakarta Positif Covid-19, 400 Orang Meninggal Dunia

• Update Virus Corona Jakarta Sabtu (2/5/2020) Total 4.355 Kasus, Tewas 400 Orang dan Sembuh 562 Orang

“Bila dilihat lebih dalam, itu (ketidakpuasan) merupakan kewenangan (kebijakan dari) pemerintah pusat,” tambah Yani.

Menurutnya, kinerja Pemprov DKI sudah maksimal dalam pencegahan Covid-19.

Pemprov DKI disebut cepat tanggap dengan wabah ini sejak Januari lalu, dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Kota Wuhan, Tiongkok.

Bahkan DKI juga sudah mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari 2020 lalu.

“Kami juga di DPRD rapat pada tanggal 25 Februari sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada pasien positif, namun masih dirahasiakan oleh pemerintah pusat,” jelas Yani.

Selain itu, ujar Yani, DKI dinilai sudah sangat baik melakukan mitigasi wabah Covid-19. Maka, pencegahan yang dilakukan DKI lebih responsif ketimbang dengan pemerintahh pusat maupun Pemprov lainnya.

Sayangnya pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sangat terbatas.

Salah satu contohnya adalah DKI sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Namun usulan ini ditolak pemerintah pusat dengan berbagai alasan. Persepsi yang timbul dari fenomena ini justru timbulnya ketidakpuasan masyarakat Jakarta terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Jumlah SDM

Di sisi lain DKI juga terdapat kekurangan, yang terletak pada jumlah SDM yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, serta waktu yang sangat terbatas.

“SDM Pemprov DKI sangat terbatas sehingga terkesan lamban, namun sesungguhnya mesin pemprov bekerja dengan sangat baik,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, pembagian sembako untuk warga terdampak.

Secara mekanisme sudah sangat baik dengan melibatkan RT dan RW, serta diantarkan langsung ke rumah warga sehingga tidak terjadi kerumunan.

Namun jumlah yang dibagikan masih terbatas. Hal itu bukan karena logistik yang terbatas namun lebih kepada pendataan warga yang terdampak.

Karena itu, DKI berinisiatif menggunakan data KJP Plus dan Kartu Jakarta Lansia dengan menyiapkan 1,2 juta paket sembako.

Namun ini pun tetap ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan warga terdampak wabah covid-19 dengan melibat RT dan RW.

“Jadi, dalam survei juga diungkap kekurangan pemerintah yang sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga perlu dibuatkan identifikasi kewenangan dari survei tersebut mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah,” jelasnya.

Warga Jakarta puas

Sebelumnya, Survei dari Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) menyebutkan mayoritas warga Jakarta merasa puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei ini melibatkan 886 responden secara acak dari 14-18 April 2020 di seluruh 44 kecamatan di Jakarta.

Direktur LKSP Astriana B Sinaga mengatakan, hasil survei itu menyatakan 80,70 responden merasa puas, sementara 19,30 persen responden, merasa tidak puas dengan penanganan Covid-19.

Bagi responden yang merasa puas, mereka menilai Anies mampu mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 lebih awal.

Di antaranya bergerak cepat meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dan menutup sementara tempat pariwisata, menyediakan sarana pendukung untuk tenaga kesehatan hingga menyiapkan bantuan sosial (bansos) untuk warganya.

“Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Pemprov. Di antaranya pelayanannya kurang cepat (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen),” kata Astriana saat dikonfirmasi pada Sabtu (2/5/2020).