Fraksi PKS DKI Sebut Ketidakpuasan Warga soal Covid-19 Bukan untuk DKI, tapi Pemerintah Pusat

DKI dinilai sudah sangat baik melakukan mitigasi wabah Covid-19. Maka, pencegahan yang dilakukan DKI lebih responsif ketimbang dengan pemerintahh pusat maupun Pemprov lainnya.

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menanggapi hasil survei dari Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan (LKSP) soal kepuasan dan ketidakpuasan warga Jakarta terhadap penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

PKS menyebut ketidakpuasaan warga Jakarta sebetulnya bukan terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta, tapi kebijakan Pemerintah Pusat.

“Hasil survei sudah cukup menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hanya saja perlu diberikan catatan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI terkait persepsi masyarakat. Terutama, mengenai ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19,03 persen,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Sabtu (2/5/2020).

• Hari Pendidikan Nasional di Tengah Pandemi, Kemendikbud : Belajar dari Covid-19

• Update Kasus Corona: 4.355 Warga Jakarta Positif Covid-19, 400 Orang Meninggal Dunia

• Update Virus Corona Jakarta Sabtu (2/5/2020) Total 4.355 Kasus, Tewas 400 Orang dan Sembuh 562 Orang

“Bila dilihat lebih dalam, itu (ketidakpuasan) merupakan kewenangan (kebijakan dari) pemerintah pusat,” tambah Yani.

Menurutnya, kinerja Pemprov DKI sudah maksimal dalam pencegahan Covid-19.

Pemprov DKI disebut cepat tanggap dengan wabah ini sejak Januari lalu, dengan melakukan pemantauan karena ada penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Kota Wuhan, Tiongkok.

Bahkan DKI juga sudah mengikuti perkembangan terhadap pasien 01 dan 02 di bulan Februari 2020 lalu.

“Kami juga di DPRD rapat pada tanggal 25 Februari sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada pasien positif, namun masih dirahasiakan oleh pemerintah pusat,” jelas Yani.

Selain itu, ujar Yani, DKI dinilai sudah sangat baik melakukan mitigasi wabah Covid-19. Maka, pencegahan yang dilakukan DKI lebih responsif ketimbang dengan pemerintahh pusat maupun Pemprov lainnya.

Sayangnya pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sangat terbatas.

Salah satu contohnya adalah DKI sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Namun usulan ini ditolak pemerintah pusat dengan berbagai alasan. Persepsi yang timbul dari fenomena ini justru timbulnya ketidakpuasan masyarakat Jakarta terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Jumlah SDM

Di sisi lain DKI juga terdapat kekurangan, yang terletak pada jumlah SDM yang diperlukan dalam penanganan Covid-19, serta waktu yang sangat terbatas.

“SDM Pemprov DKI sangat terbatas sehingga terkesan lamban, namun sesungguhnya mesin pemprov bekerja dengan sangat baik,” imbuhnya.