Berita Sukabumi
Duduk Perkara Penolakan Bansos oleh Para Kades Sukabumi Dikiritik Netizen, Didata Ulang Pemkab
Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi menolak bantuan sosial dari Gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu.
lihat foto
Program yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi perogram tersebut, termasuk didalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat didalam bisnis perogram tersebut," kata Taopik kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).
Taopik mengatakan, para petugas pendamping PKH tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, dirinya menyebutkan banyak petugas membodohi dan berbohong bahkan menakuti masyarakat penerima bantuan.
• Tidak Layani Bus Serang, Terminal Bayangan Tol Kebon Jeruk Sepi Bak Kuburan
"Mereka tidak amanah menjalankan pekerjaannya, semestinya mereka yang harus mendampingi, mendidik masyarakat dalam pelaksanaan program ini, tapi malah mereka banyak membodohi, membohongi, menakuti masyarakat penerima program ini dibantu oleh oknum-oknum ketua kelompoknya.
"Semestinya mereka bertugas memvalidasi, memverifikasi dan akurasi data kebenaran dan lain sebagainya kaitan dengan data penerima PKH, hari ini suka tidak suka, senang tidak senang kebobrokan dan ketidak benaran dari sebuah pekerjaan itu."
• Wali Kota Airin Bilang Warganya Sangat Butuh Sembako di Tengah Pandemi Covid-19
"Harus sama-sama diperbaiki dan dibenahi saya masih banyak punya data bagaimana dan dimana letak perkeliruan program PKH ini terjadi," ungkapnya.
Taopik menyebutkan, di Desanya terdapat nama ganda penerima bantuan PKH, bahkan yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan.
"Double nama dan bantuannya yang sudah meninggal masih saja menerima bantuan tersebut, semeskinya bantuan tersebut di ambil dan diterima langsung oleh penerima, sekarang proses itu dilakukan pengkordiniran pencairan tersebut dilakukan atau di ambil oleh pendamping PKH."
"Dan ketua kelompok dengan kerja sama dengan pihak agen bank bank tertentu dan banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar dalam proses penyaluran dana bantuan PKH tersebut," katanya.
"Bicara tidak tepat sasaran itu masalah yang hari ini jadi masalah yang jelas kalau data ini tidak di revisi ulang untuk diperbaiki.
• Sepak Terjang Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Berawal dari Guru SD hingga Pimpin DPD Gerindra Kepri
"Maka selamanya program bantuan apapun untuk masyarakat hanya akan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan bahkan cenderung akan mengorbankan pemerintahan di bawah seperti kami dan jajaran," jelasnya.
Taopik berharap Presiden bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data yang lebih akurat sesuai di lapangan.
"Harapan kami semoga bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan dari perogram ini bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data lebih valid dan akurat sesuai kenyataan yang ada hari ini," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Ramai Video Kades di Sukabumi Sebut Banyak Penerima PKH Double, RT/RW Jadi Sasaran Amukan Warga, Penulis: M RIZAL JALALUDIN
