Berita Sukabumi
Duduk Perkara Penolakan Bansos oleh Para Kades Sukabumi Dikiritik Netizen, Didata Ulang Pemkab
Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi menolak bantuan sosial dari Gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu.
lihat foto
Mediasi kemudian dilakukan, seperti ditulis Sukabumiupdate mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. Juga didampingi sejumlah anggota DPRD.
Iyos Somantri, membenarkan pendistribusian bantuan yang seharusnya disalurkan hari ini dipending (ditunda) karena akan memverifikasi ulang.
"Usulan mereka logis karena penyaluran bansos dari provinsi jabar ada tumpang tindih data, sehingga dipending (tunda) dahulu. Bahkan sudah disampaikan ke Kantor Pos (PT. Pos Indonesia) sebagai penyalur bantuan itu agar ditunda," ungkapnya.
• Tinggal di Rumah Selama Wabah Virus Corona, Deswita Maharani Bisa Melakukan Banyak Hal Tidak Terduga
Video Penolakan Kades Ciwaru
Beberapa hari sebelumnya sebuah video penolakan sejumlah kades di Sukabumi atas bantuan sosial (bansos) beredar di Media Sosial.
Video pertama, antara lain beredar difacebook adalah video seorang kepala desa (Kades) Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Ia membeberkan kekecewaannya terhadap pemerintah soal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam video yang diunggah akun facebook Panji Purnama hari Rabu (22/4/2020) pukul 19.19 kemarin, Kades Ciwaru Taopik Guntur Rochmi mengatakan,
• Syahnaz Sadiqah Ingin Jual Rumahnya Dengan Harga Murah
"Yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara Nasional, yang terhormat bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat bapak Bupati Sukabumi perkenalkan nama saya Taopik Guntur Rochmi salah satu kepala desa di Kecamatan Ciemas, Desa Ciwaru.
"Hari ini ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, yang dampaknya bisa kami rasakan hari ini.
"Ketika hari ini kami dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akibat adanya salah satu wabah internasioan, wabah dunia yang hari juga dirasakan oleh Indonesia yaitu adanya dampak wabah virus corona," kata Taopik dalam video tersebut seperti dilihat Tribunjabar.id, Kamis (23/4/2020).
Dalam video tersebut, Taopik membeberkan adanya kekeliruan pendataan bantuan PKH, ada data warga yang double sehingga menerima ganda bantuan PKH.
Dalam video tersebut ia juga memperlihatkan adanya nomer induk kependudukan (NIK) yang double tetapi dengan nama yang sama.
• Belum Terima Bansos dari Pemkot Tangsel, Lurah Jurang Mangu Timur Sibuk Jawab Protes Warga
Bahkan, ia mengatakan ada RT RW yang dibunuh warga akibat kekeliruan data penerima bantuan PKH.
"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah perogram yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis.
