Duduk Perkara Penolakan Bansos oleh Para Kades Sukabumi Dikiritik Netizen, Didata Ulang Pemkab

WARTAKOTALIVE.COM, SUKABUMI -- Beredar video kepala desa yang mengklaim se Kabupaten Sukabumi menolak bantuan sosial dari pemerintah.

Dengan mengepalkan Video yang terdiri dari sekitar 15 kades itu bersuara lantang menolak bantuan sosial. Alasannya dinilai tak tepat sasaran 

"Kami Kepala Desa Sekabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari Gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu." teriak mereka.

Salah satu video yang ditayangkan akun @WartawanPensiun memperoleh banyak komentar miring terhadap aksi para kades.

• Pemberian Bansos PSBB Fase Dua DKI Ditunda, Kemungkinan Bertambah Jumlahnya, Senilai Rp 149.500

• Belum Terima Bansos dari Pemkot Tangsel, Lurah Jurang Mangu Timur Sibuk Jawab Protes Warga

@Aprilaza9: Yg butuh warga Sukabumi,kok ndablek sih kalean kades2 Sukabumi khusus yg ada di video ini

@DamaiNKRI1: Bagus juga, mungkin mereka punya dana sendiri.

@Bentalakelam: Kades ngak butuh,tapi masyarakat butuh, kades kok dablek ya. #StayAtHomeBendera IndonesiaBendera Indonesia

@al_elmoz: Kemaki...Warganya sdh mengharap ada bantuan tuh..
Hamung

@xkawuloalit: itu buat rakyat atau buat kepala desanya? ini namanya ngelunjak...ASN/PNS PEMKAB SURUH TURUN KE KAMPUNG2 LANGSUNG SERAHKAN SAJA KE RUMAH2 WARGA...TIDAK USAH LEWAT KADES...DIDAMPINGI TNI/POLISI.

@lukmanalwahid: fakta lapangan yg suka sy temui terkdang aparat desa ini jual harga diri jabatannya sama org miskin yg pura2 jdi miskin. giliran tiba simiskin benaran dtg barang udah ludes, trs mrk pura2 salhkan ini dn itu

@mekcyr6: Harusnya klw tdk tepat sasaran, para penguasa daerah bisa bekerjasama dengan gubernur, bukannya menolak, kasian warganya.

@lukmanalwahid: tidak tepat sasarnya kenapa? yg bloon itu aparat desanya mrk ngga bisa mmbuat data akurat soal wraga miskin sehingga pas bantuan dtg org2 dtg seprti penyamun semua org bisa jdi org miskin sehingga kita ngga bisa bedahkan mana miskin beneran sama miskin dadakan
gerry

@gerry93847024: Aneh2 deh, data Pemprov berdasarkan data dari kalian

Pendistribusian Bansos Ditunda

Para kades yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi tampaknya mengadu ke Pemkab Sukabumi.

• PSBB di Kota Bekasi Diperpanjang 14 Hari, Warga Keluar Rumah Tanpa Kepentingan Bakal Disuruh Pulang

Mediasi kemudian dilakukan, seperti ditulis Sukabumiupdate mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri. Juga didampingi sejumlah anggota DPRD.

Iyos Somantri, membenarkan pendistribusian bantuan yang seharusnya disalurkan hari ini dipending (ditunda) karena akan memverifikasi ulang.

"Usulan mereka logis karena penyaluran bansos dari provinsi jabar ada tumpang tindih data, sehingga dipending (tunda) dahulu. Bahkan sudah disampaikan ke Kantor Pos (PT. Pos Indonesia) sebagai penyalur bantuan itu agar ditunda," ungkapnya.

• Tinggal di Rumah Selama Wabah Virus Corona, Deswita Maharani Bisa Melakukan Banyak Hal Tidak Terduga

Video Penolakan Kades Ciwaru

Beberapa hari sebelumnya sebuah video penolakan sejumlah kades di Sukabumi atas bantuan sosial (bansos) beredar di Media Sosial.

Video pertama, antara lain beredar difacebook adalah video seorang kepala desa (Kades) Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Ia membeberkan kekecewaannya terhadap pemerintah soal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam video yang diunggah akun facebook Panji Purnama hari Rabu (22/4/2020) pukul 19.19 kemarin, Kades Ciwaru Taopik Guntur Rochmi mengatakan,

• Syahnaz Sadiqah Ingin Jual Rumahnya Dengan Harga Murah

"Yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara Nasional, yang terhormat bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat bapak Bupati Sukabumi perkenalkan nama saya Taopik Guntur Rochmi salah satu kepala desa di Kecamatan Ciemas, Desa Ciwaru.

"Hari ini ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, yang dampaknya bisa kami rasakan hari ini.

"Ketika hari ini kami dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akibat adanya salah satu wabah internasioan, wabah dunia yang hari juga dirasakan oleh Indonesia yaitu adanya dampak wabah virus corona," kata Taopik dalam video tersebut seperti dilihat Tribunjabar.id, Kamis (23/4/2020).

Dalam video tersebut, Taopik membeberkan adanya kekeliruan pendataan bantuan PKH, ada data warga yang double sehingga menerima ganda bantuan PKH.

Dalam video tersebut ia juga memperlihatkan adanya nomer induk kependudukan (NIK) yang double tetapi dengan nama yang sama.

• Belum Terima Bansos dari Pemkot Tangsel, Lurah Jurang Mangu Timur Sibuk Jawab Protes Warga

Bahkan, ia mengatakan ada RT RW yang dibunuh warga akibat kekeliruan data penerima bantuan PKH.

"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah perogram yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis.

Program yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi perogram tersebut, termasuk didalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat didalam bisnis perogram tersebut," kata Taopik kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).

Taopik mengatakan, para petugas pendamping PKH tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, dirinya menyebutkan banyak petugas membodohi dan berbohong bahkan menakuti masyarakat penerima bantuan.

• Tidak Layani Bus Serang, Terminal Bayangan Tol Kebon Jeruk Sepi Bak Kuburan

"Mereka tidak amanah menjalankan pekerjaannya, semestinya mereka yang harus mendampingi, mendidik masyarakat dalam pelaksanaan program ini, tapi malah mereka banyak membodohi, membohongi, menakuti masyarakat penerima program ini dibantu oleh oknum-oknum ketua kelompoknya.

"Semestinya mereka bertugas memvalidasi, memverifikasi dan akurasi data kebenaran dan lain sebagainya kaitan dengan data penerima PKH, hari ini suka tidak suka, senang tidak senang kebobrokan dan ketidak benaran dari sebuah pekerjaan itu."

• Wali Kota Airin Bilang Warganya Sangat Butuh Sembako di Tengah Pandemi Covid-19

"Harus sama-sama diperbaiki dan dibenahi saya masih banyak punya data bagaimana dan dimana letak perkeliruan program PKH ini terjadi," ungkapnya.

Taopik menyebutkan, di Desanya terdapat nama ganda penerima bantuan PKH, bahkan yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan.

"Double nama dan bantuannya yang sudah meninggal masih saja menerima bantuan tersebut, semeskinya bantuan tersebut di ambil dan diterima langsung oleh penerima, sekarang proses itu dilakukan pengkordiniran pencairan tersebut dilakukan atau di ambil oleh pendamping PKH."

"Dan ketua kelompok dengan kerja sama dengan pihak agen bank bank tertentu dan banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar dalam proses penyaluran dana bantuan PKH tersebut," katanya.

"Bicara tidak tepat sasaran itu masalah yang hari ini jadi masalah yang jelas kalau data ini tidak di revisi ulang untuk diperbaiki.

• Sepak Terjang Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Berawal dari Guru SD hingga Pimpin DPD Gerindra Kepri

"Maka selamanya program bantuan apapun untuk masyarakat hanya akan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan bahkan cenderung akan mengorbankan pemerintahan di bawah seperti kami dan jajaran," jelasnya.

Taopik berharap Presiden bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data yang lebih akurat sesuai di lapangan.

"Harapan kami semoga bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan dari perogram ini bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data lebih valid dan akurat sesuai kenyataan yang ada hari ini," ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Ramai Video Kades di Sukabumi Sebut Banyak Penerima PKH Double, RT/RW Jadi Sasaran Amukan Warga,  Penulis: M RIZAL JALALUDIN