Kemunduran Belva Devara dari Posisi Stafsus Presiden Diperbolehkan, Tapi Tidak Menghapus Kesalahan

Oleh karena itu, Drajat menekankan bahwa kontrak kerja atau aturan-aturan seperti itu perlu lebih jelas.

• Pengakuan Jujur Peserta Kartu PraKerja, Berharap Dapat Duit Ketimbang Pelatihan di Tengah Pandemi

Konflik kepentingan

Karena pencampuran antara politik dengan pelaku-pelaku bisnis memang harus dibatasi dengan ketat agar tidak terjadi conflict of interest atau konflik kepentingan.

Menurutnya, secara ekonomi politik, pelaku bisnis selalu berusaha untuk memaksimalisasi ruang-ruang di mana mereka bisa melakuan investasi.

"Artinya selalu berusaha untuk menguntungkan perusahaannya sendiri atau orang-orang di sekitarnya," kata Drajat.

Padahal lanjutnya, negara seharusnya memiliki fungsi untuk mengatur regulasi, harus netral dan berpihak untuk kepentingan publik.

Apabila hal ini tidak diatur dengan jelas, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti ini.

"Hal ini mengapa penting, karena kemungkinan akan terjadi kesalahan yang sama pada pejabat yang lain, atau staf-staf yang lain," papar dia.

Drajat mengatakan, pada dasarnya pejabat yang memiliki kesalahan harus segera mundur.

Tidak hanya mundur saja, tetapi juga mempunyai komitmen moral untuk betul-betul sama sekali tidak kemudian melibatkan perusahaannya di dalam urusan-urusan dalam jabatannya sebagai pejabat.

"Tidak boleh memperkaya diri atau membuat sedemikian rupa sehingga orang lain, perusahaannya kemudian mendapatkan keuntungan dari jabatannya," pungkas dia.

• Pengunduran Diri Belva Devara Dinilai Rachland Nashidik Cuma Trik Melindungi Kepentingan Bisnis Saja

Tarik RuangGuru Dari Proyek Kartu Prakerja Jokowi

Kemunduran Belva Devara dinilai sejumlah pihak sebagai langkah yang tepat dalam mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi.

Namun, tidak hanya sebatas pengunduran diri semata, Belva Devara diminta untuk menarik RuangGuru dari proyek Kartu PraKerja yang bernilai triliunan rupiah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik.