Kemunduran Belva Devara dari Posisi Stafsus Presiden Diperbolehkan, Tapi Tidak Menghapus Kesalahan

Pengunduran diri Adamas Belva Devara dari posisi Staf Khusus (Stafsus) Presiden lewat surat terbuka dalam status instagramnya @belvadevara; pada Selasa (21/4/2020) petang diapresiasi banyak pihak. Hanya saja, pengunduran diri CEO RuangGuru itu tidak serta merta menghapus kesalahan yang diperbuatnya. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mundurnya Belva Devara dari jabatannya sebagai Staf Khusus Kepresidenan menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Namun, pengamat sosial dari Univeristas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menilai, mundurnya Belva merupakan langkah yang baik.

Menurutnya, hal itu merupakan suatu bentuk dari sikap dan pengetahuan bertanggungjawab atas tindakan yang diambil.

Dalam budaya politik, kata Drajat, tindakan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan politik yang menimbulkan respons-respons yang kurang baik dari masyarakat adalah hal yang tepat.

Tak langsung menghapus kesalahan

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada pelaksanaan kultur budaya mundur tersebut.

"Bahwa mundur itu tidak dengan serta merta kemudian menghapuskan kesalahan, apa yang terjadi kalau itu dianggap salah tentu oleh pimpinannya atau pihak-pihak hukum yang terkait, tentu itu tetap harus mendapatkan perhatian," kata Drajat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020).

"Apakah itu karena kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, yang memang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau perusahaannya," tambahnya.

Pasalnya, imbuh Drajat, hal yang hampir mirip juga terjadi pada beberapa pejabat lain.

Mereka menyodorkan perusahaan yang dulu pernah dijabat atau sekarang masih dijabat untuk ikut dalam proses-proses yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Sehingga, budaya mundur tidak dengan serta merta kemudian menyebabkan masalahnya atau kekeliruannya tersebut dianggap selesai.

Drajat mengungkapkan, mundurnya Belva juga mencerminkan kontrak kerja kesepahaman dari presiden ke staf khusus, masih belum betul-betul jelas.

"Sehingga, staf khusus itu kemudian melakukan kekeliruan itu, tentu saja dengan asumsi bahwa kekeliruan itu tidak disengaja," ungkap Drajat.

"Tetapi terjadi karena memang ketidak-tahuan bahwa sejuh itu sudah melampaui," tambahnya.