Breaking News:

Virus Corona

Jeritan Pilu Pengusaha Restoran di Halim saat Pandemi, 12 Hari Buka Dagangan Hanya Laku Rp 90.000

Para pengusaha restoran di Bandara Halim Perdanakusuma menjerit akibat sepinya pembeli di tengah pandemi Covid-19, mereka tetap harus bayar sewa.

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Rangga Baskoro
Kondisi Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2020), sepi. 

Sementara itu, Halim Perdanakusuma juga telah melakukan penyederhanaan alur penumpang di dalam terminal.

Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Rabu 1 Januari 2020 mengakibatkan aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma lumpuh.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Rabu 1 Januari 2020 mengakibatkan aktivitas penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma lumpuh. (Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan)

“Stasus Minimum Operation memungkinkan personel operasional bisa kerja dari rumah (WFH). Setiap harinya, personel operasional di Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma yang melakukan WFH berkisar 30-40% dari total personel operasional," papar Awaluddin.

“Secara kumulatif, personel operasional dan personel administrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma dan Kantor Pusat PT Angkasa Pura II yang menjalankan WFH saat ini mencapai 2.284 orang,” sambungnya.

Dikecualikan

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, bandara termasuk utilitas publik yang dikecualikan dari peliburan tempat kerja dan harus beroperasi dengan jumlah minimum karyawan.

Selain itu, bandara harus mengutamakan pencegahan penyebaran penyakit sesuai protokol di tempat kerja.

“Dengan sudah diterapkannya stasus Minimum Operation dan WFH ini, maka Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma siap secara operasional ketika PSBB di Jakarta diberlakukan,” ucap Awaluddin.

Transportasi publik tersedia, tetap physical distancing

Lebih lanjut, PT Angkasa Pura II juga memastikan ketersediaan transportasi publik. Khususnya angkutan darat baik bagi pekerja mau pun penumpang pesawat yang baru mendarat.

“Kami akan memastikan ketersediaan transportasi publik seperti misalnya bus Damri, shuttle bus, travel, taksi dan lainnya dengan jumlah penumpang yang disesuaikan agar tercipta physical distancing,” katanya.

Muhammad Awaluddin juga menjelaskan, rencana kontingensi terkait ketersediaan transportasi publik juga disiapkan PT Angkasa Pura II sesuai dengan perkembangan.

“Yang jelas, kami akan memastikan ketersediaan transportasi publik di Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma,” ungkap Awaluddin.

Wajib masker dan sarung tangan

Sementara itu, masih terkait PSBB Jakarta, ketentuan bagi pengendara motor harus pakai masker dan sarung tangan termasuk dalam aturan PSBB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Salah satu ketentuan yang diatur yakni soal moda transportasi untuk pergerakan orang atau barang.

Dalam pasal 18 ayat (5) huruf c Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan memakai masker dan sarung tangan.

Pengguna sepeda motor pribadi juga diwajibkan melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan.

 PSBB Jakarta, Daop I Batasi Keberangkatan Kereta Jarak Jauh Hanya Ada 7 Jurusan

 Selama PSBB Jakarta Ada 3 Hal yang Boleh Dilakukan dan 4 Aktivitas yang Dilarang

 UPDATE PSBB Jakarta, Anies Tegaskan Ojol Boleh Bawa Barang Tapi Larang Angkut Penumpang

"Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit," bunyi pasal 18 ayat (5) huruf d.

Sementara ketentuan pasal 18 ayat (6) angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

Adapun kendaraan mobil penumpang pribadi juga diatur dalam pasal 18 ayat (4). Pengguna dan penumpang diwajibkan memakai masker.

Kapasitas angkut penumpang dibatasi maksimal hanya 50 persen dari total kapasitas kendaraan.

Penggunaannya juga hanya diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.

Jika melanggar, sanksi pidana menanti.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB.

Pada pasal 27 Pergub tersebut berbunyi "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana."

Isi pasal 27 merujuk pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau dendan paling banyak Rp100 juta.

 Pengakuan Vanessa Angel Konsumsi Pil Xanax untuk Obati Stres Saat Kasus Prositusi

 Pelepasan Jenazah Glenn Fredly, Mutia Ayu Menangis: Kamu Janji, Please Jangan Tinggalkan Aku

Pembatasan penumpang

Dilansir Kompas.com (7/4/2020), polisi menegaskan tidak ada pembatasan akses keluar masuk Jakarta.

Dalam Permenkes tidak menyebutkan pembatasan akses keluar masuk wilayah, hanya pembatasan jumlah penumpang.

Warga menggunakan moda transportasi massal MRT di Kawasan Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). PT MRT menganjurkan seluruh penumpangnya untuk dapat menerapkan jarak sosial atau social distances.
Warga menggunakan moda transportasi massal MRT di Kawasan Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2020). PT MRT menganjurkan seluruh penumpangnya untuk dapat menerapkan jarak sosial atau social distances. (Wartakotalive/Angga Bhagya Nugraha)

Pasal 13 ayat (10) diatur pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang serta menjaga jarak antar penumpang.

Selain itu juga untuk transportasi barang, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

 Jarak Aman Saat Harus Olahraga di Luar Rumah Agar Tak Tertular Virus Corona, Bukan 1 Meter

Fitur Antar Jemput Ojol Ditiadakan Sementara

Selama pemberlakuan PSBB, Ojol dilarang membawa penumpang, sehingga pelanggan juga tidak dapat memesan ojek sementara selama PSBB.

Asosiasi pengemudi ojek online Garda mengusulkan kepada pihak aplikator untuk sementara menonaktifkan fitur penumpang.

Sejumlah pengemudi Go-Jek Bekasi menuju ke kawasan Sudirman, Selasa (22/3) siang.
Sejumlah pengemudi Go-Jek Bekasi menuju ke kawasan Sudirman, Selasa (22/3) siang. (Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan)

Semua Fasilitas Umum Tutup

Anies Baswedan  juga mengatakan semua fasilitas umum akan ditutup selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

"Terkait dengan kegiatan di tempat umum pada prinsipnya semua fasilitas umum akan ditutup," ujar Anies dalam Press Conference di Balai Kota, Kamis (9/4/2020).

 Anies juga menyampaikan masyarakat yang berkerumun lebih dari lima orang dilarang berada di tempat-tempat umum.

 Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya potensi interaksi dan penyebaran Covid-19.

Sejumlah pengunjung membaca pengumuman Monas ditutup sementara. Kawasan wisata gratis itu tutup selama 14 hari karena wabah Virus Corona
Sejumlah pengunjung membaca pengumuman Monas ditutup sementara. Kawasan wisata gratis itu tutup selama 14 hari karena wabah Virus Corona (Warta Kota/Joko Supriyanto)

"Tempat- tempat umum dilarang berkumpul lebih dari lima orang, sekali lagi tujuannya bukan dengan lima orangnya tapi mengurangi potensi interaksi," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya akan menindak tegas jika ada masyarakat yang berkerumun di tempat umum.

“Sanksi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 27 pelangaran pelaksanaan PSBB dikenakan sanski sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pidana mulai pidana ringan, dan berulang bisa lebih berat,” tutur dia.  (abs/dik)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved