Pemerintah Diminta Transparan Soal Subsidi Gas Industri

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengamat Energi Center For Energy Policy Kholid Syeirazi meminta pemerintah tetap terbuka atau transparansi mengenai proses subsidi harga gas untuk industri.

Ia menilai kebijakan harga gas industri 6 dolar As per MMBTU di pintu pabrik (plant gate) cukup memberikan beban berat, melihat Indonesia tengah diancam wabah Virus Corona.

"Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan harga gas subsidi untuk industri tertentu ini," kata Kholid dalam keterangan tertulis kepada Antara, Rabu (8/4/2020).

• Kemenkumham Sudah Bebaskan 35.676 Narapidana dan Anak Demi Tangkal Penyebaran Covid-19 di Lapas

Kholid juga meminta pemerintah transparan terkait industri penerima subsidi harga gas sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016.

Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang terkait langsung dengan penetapan industri, baiknya terbuka mengumumkannya ke publik.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Falah Amru meminta pemerintah berhati-hati menerapkan Perpres 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

• Pengamat Nilai Subsidi Gas untuk Tarif Listrik Harus Punya Nilai Tambah Lebih

Dia juga menegaskan agar dampak ekonomi dari setiap keputusan yang diambil pemerintah terukur.

Apalagi, kondisi ekonomi Indonesia sedang terancam seperti yang kini terjadi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat mengatakan penurunan harga gas kepada industri per 1 April 2020, akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada APBN 2020.

• Tak Bisa Melalui Asimilasi karena Terhambat PP, Jokowi Bisa Bebaskan Abu Bakar Baasyir Pakai Grasi

"Keputusan mengenai penurunan harga gas kepada industri tadi memberikan konsekuensi yang sangat besar kepada APBN."

"Jadi dalam sidang kita akan tetap membahas didalam konteks keseluruhan keberlangsungan dari APBN kita,” ujar Sri Mulyani.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata Sri Mulyani, menjabarkan harga gas industri bisa ditekan.

• RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Rawat 381 Pasien Positif Covid-19, 150 PDP, dan 59 ODP

Namun, dengan skenario kompensasi terhadap penurunan subsidi di pagu belanja lainnya.

"Berarti ada pengurangan subsidi di bidang listrik ini."

"Ini akan perlu dilakukan yang sangat hati-hati,” jelasnya.