Ini Kriteria 9 Juta Keluarga yang Berhak Menerima Bantuan Langsung Tunai Rp 600.000 Selama 3 Bulan

Pertama adalah program keluarga harapan (PKH) yang menaikkan hingga 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai manfaat yang diterima pun ikut naik hingga 25%.

Selain PKH ada pula kartu sembako dengan nilai manfaat yang naik menjadi Rp 200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 20 juta.

Ada pula program kartu pra kerja yang menampung 5,6 juta penerima dengan anggaran Rp 20 triliun.

Keseluruhan program tersebut masuk dalam anggaran tambahan sebesar Rp 110 triliun yang disiapkan oleh pemerintah. Selain itu ada pula realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah.

• VIDEO : Ratusan Wartawan Ikuti Rapid Test Covid-19 yang Digelar Kominfo

"Termasuk dalam paket ini seluruh Rp 110 triliun yang sudah dicadangkan untuk penambahan bansos dan dari APBN yang exisiting atau yang sudah ada juga akan dilakukan refocusing realokasi untuk penambahan bansos," terang Sri Mulyani.

Bantuan juga diberikan untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga Kredit Usaha Rakyat bagi 11,9 juta UMKM.

Selain itu ada pula bantuan serupa bagi nasabah PNM Mekaar dan kredit usaha mikro sebanyak 11,4 juta.

Masyarakat desa juga tidak lepas dari bantuan sosial yang disiapkan. Menggunakan dana desa, pemerintah akan memberikan bantuan untuk masyarakat miskin di desa yang belum mendapatkan PKH.

"Di desa 30% dari Rp 70 triliun atau Rp 21 triliun nanti dipakai untuk membantu rakyat desa miskin yang belum dapat PKH," jelas Sri Mulyani.

• Akibat Virus Corona, Vega Darwanti Bisa Berkumpul Bersama Keluarga dan Tidak Lagi LDR dengan Suami

Penerima BLT Versi Wapres

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, sedikitnya 15,2 juta rumah tangga akan mendapat bantuan langsung tunai (BLT), yang diberikan mulai April, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19.

"Pemerintah sudah mempersiapkan bantuan langsung tunai dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme bantuan pangan non-tunai (BPNT)."

"Dan ini Insya Allah akan diberikan setiap bulan dan ada penambahan dari jumlah yang pertama," kata Wapres dalam telekonferensi pers dari Rumah Dinas Wapres Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Pemerintah sedang melakukan pendataan terkait jumlah masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima bantuan tersebut.

Wapres menambahkan, bantuan itu dapat dirasakan masyarakat mulai April.