Ini Alasan Jokowi Tidak Lockdown dan Pilih Pembatasan Sosial Berskala Besar Hadapi Virus Corona

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang karantina wilayah atau lockdown.

Jokowi menyebutkan, keputusan itu diambil atas alasan ekonomi.

Pemerintah ingin aktivitas perekonomian masyarakat tetap berjalan.

"Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com di RS Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu (1/4/2020).

Menurut Jokowi, yang terpenting masyarakat disiplin dalam menjaga jarak satu sama lain.

• Bupati Mamteng Peringatkan Menteri Jokowi, Fadli Zon : Wibawa Pemerintah Pusat Hilang di Papua

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan.

"Jadi kalau kita semuanya disiplin lakukan itu jaga jarak aman, cuci tangan, setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung mulut mata, kurangi itu. Kunci tangan kita, sehingga penularan bisa dicegah," kata dia.

• Fadli Zon Sebut Jokowi Sering Lepas Tanggung Jawab, Penetapan Status hingga Penanganan Virus Corona

Sementara itu, jika karantina wilayah atau lockdown yang diterapkan, kata dia, segala bentuk aktivitas ekonomi akan terhenti.

"Lockdown itu apa sih, karena harus sama. Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi berhenti baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, kegiatan kantor, semuanya dihentikan. Nah, ini yang kita tidak ambil jalan yang itu," jelas Jokowi.

Jokowi pun meminta semua daerah mengikuti keputusan pusat untuk menerapkan PSBB sesuai peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan.

Pemerintah Provinsi Papua Abaikan Pemerintah Pusat, Tetap Lockdown Tanah Papua

Imbauan Jokowi terkait larangan lockdown rupanya tidak dipatuhi sejumlah Pemerintah Daerah.

Laranga yang juga disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait larangan lockdown pun berujung panjang. 

Warga Papua, menolak larangan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan itu serta menegaskan keputusan mereka untuk melakukan lockdown lokal sudah bulat.

• Tolak Darurat Sipil, Fadli Zon:Status Darurat Sipil Adalah Upaya Pemerintah Lari dari Tanggung Jawab

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak.

Dalam pernyataannya yang direkam dan diunggah Iskandar lewat akun twitter @kandargalang; pada Rabu (1/4/2020), Ricky Ham Pagawak menegaskan agar Luhut Binsar Panjaitan dapat berhati-hati apabila membuat pernyataan.

"Pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkaitan dengan menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, Saya mau kasih tahu kepada pak menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua," tegas Ricky Ham Pagawak.

"Jadi bapak kalau membuat statemen, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta," tegasnya.

Seluruh keputusan yang telah diambil tersebut diungkapkan Ricky Ham Pagawak merupakan tanggung jawab warga Papua.

Keputusan lockdown lokal pun katanya sudah disepakati oleh para Bupati, Wali Kota dan Gubernur Papua.

• Fadli Zon Sebut Jokowi Sering Lepas Tanggung Jawab, Penetapan Status hingga Penanganan Virus Corona

"Apapun yang mau terjadi di Papua, orang Papua bertanggung jawab, dan kami para bupati, wali kota dan gubernur bertanggung jawab," tegas Ricky Ham Pagawak.

Sebab lanjutnya, keputusan yang sudah disepakati etrsebut senyatanya demi kepentingan rakyat Papua bukan sekedar menyelamatkan jabatan.

 "Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang Gubernur, Wali Kota atau Bupati," ungkap Ricky Ham Pagawak. 

"Sehingga pernyataan itu dengan banar-benar kami menolak dan apa yang sudah kami putuskan sudah ditandatangani bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD itu sah! dan kami akan lakukan terus!," tegasnya.

Terkait pernyataan yang disampaikan sebelumnya, Ricky Ham Pagawak mengingatkan agar Luhut Binsar Panjaitan tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan.

• Tolak Darurat Sipil, Fadli Zon:Status Darurat Sipil Adalah Upaya Pemerintah Lari dari Tanggung Jawab

Karena ditegaskannya kembali keputusan untuk menutup seluruh akses masuk dan keluar Provinsi Papua senyatanya denmi keselamatan bersama.

"Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami dan negeri kami!," tegas Ricky Ham Pagawak.

"Pernyataan kami sudah jelas, demi rakyat kami bertindak! bukan demi diri sendiri! Jadi kami tidak mau dengar menteri siapapun, tetap kami lakukan itu (lockdown) demi keselamatan," ungkapnya menegaskan.

Sementara, alasan mengapa pihaknya bersikukuh untuk melakukan lockdown lokal dikarenakan kondisi di Jakarta dan Papua sangat berbeda.

Sehingga langkah karantina wilayah yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan tidak dapat diterapkan di Papua.

"Ini negara-negara kepulauan, buka satu tanah, jadi kalau bicara, bicara hati-hati. Mau menteri siapapun kalaua bicara hati-hati!," tegas Ricky Ham Pagawak.

"Jadi ini pernyataan kami, kami akan tetap lakukan apapun. Menjadi tanggung jawab kami, kesepakatan kami bersama unsur pemerintah yang ada di tanah Papua," tambahnya.

"Kami sepakat tanda tangan, semua elemen tanda tangan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan itu untuk keselamatan masyarakat di tanah Papua," tutupnya menegaskan.