Tenang Noel, Jasamu Mobilisasi Dukungan di Pilpres, Bisa Bikin Prabowo Beri Amnesti Atau Abolisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel resmi ditetapkan tersangka bersama 10 orang lainya oleh KPK dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja kepada buruh.

Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan seperti terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Presiden Prabowo tentu tahu portofolio Noel Ebenezer.

Di mana setelah mendukung Jokowi, Noel kemudian memobilisasi dukungannya dan jutaan anggota barisannya ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Wamenaker Noel Peras Buruh untuk Sertifikasi K3, Biaya Resmi Rp 275 Ribu Diminta Rp 6 Juta

"Begitu besarnya barisan dan jasa-jasa Ebenezer, sehingga Presiden Prabowo bisa saja nanti memberikan amnesti atau pun abolisi kepada Noel," kata Reza dalam pesannya kepada WartaKotalive.com, Jumat (22/8/2025).

Pertimbangan Presiden pun, kata Reza mungkin akan sama.

"Demi persatuan, harmoni, dan rekonsiliasi kebangsaan," ujar Reza. 

"Jadi, Noel tenang saja," katanya.

Namun kata Reza beda kisah dengan perkara tipikornya. 

"Seandainya Presiden Prabowo memberikan abolisi atau amnesti kepada Noel, keputusan politik presiden itu berlaku sebatas bagi si Wamenaker," katanya.

Keputusan presiden itu, menurut Reza tidak berimplikasi hukum terhadap perkara hukumnya.

"Jadi, perkara hukum yang sempat menjerat Noel tetap aktif dan bisa diteruskan oleh KPK," kata Reza.

Terhadap korupsi sebagai kejahatan serius yang bersifat sistemik, menurut Reza, Presiden Prabowo memang tidak sepatutnya menihilkan begitu saja berkas hukum yang sudah disusun dengan sungguh-sungguh oleh KPK.

Baca juga: Wamenaker Noel Tahan Tangis Saat Dihadirkan KPK ke Hadapan Wartawan, Begini Ekspresinya

"Presiden Prabowo harus menunjukkan keberpihakan terhadap KPK yang telah bekerja keras menginisiasi proses pidana guna meminta pertanggungjawaban para pelaku tipikor," katanya.

Jadi, tambah Reza, seluruh dokumen penegakan hukum atas perkara Noel tersebut seharusnya terus KPK tindaklanjuti terhadap individu-individu lainnya dalam perkara tipikor yang sama dan tidak mendapat amnesti maupun abolisi. 

"Dari situ, akankah terendus aroma diskriminasi di balik amnesti dan abolisi bagi Noel nantinya?" kata Reza.