Virus Corona

Ini Beda Darurat Sipil dan Karantina, Darurat Sipil Pemerintah tidak Tanggung Kebutuhan Warga

Refly pun menilai, alih-alih menerapkan kondisi darurat sipil, akan lebih tepat jika pemerintah menerapkan kondisi darurat kesehatan.

kompas.com
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-Pemerintah telah menetapkan darurat sipil untuk menyikapi pandemi virus corona yang semakin meluas.

Sementara beberapa kalangan berharap agar pemerintah seharusnya menetapkan karantina.

Banyak perdebatan mengenai penetapan antara darurat sipil dan karantina wilayah.

Lalu apa sebenarnya beda dari kedua penetapan darurat sipil dan karantina wilayah tersebut?

Dilansir dari Kompas.com, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, pada penerapan darurat sipil, maka pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan dasar warga.

Beda halnya jika pemerintah menerapkan karantina wilayah.

Maka pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah harus menanggung kebutuhan dasar warganya.

 Ini Cara Ampuh Agar tidak Tertipu Beli Masker Via Online

 Dibagikan Sekarung Beras, Sopir Taksi: Alhamdulillah, Salam Sama Pak Prabowo Ya, Kami Kesusahan

 Cegah Penyebaran Virus Corona, Tahanan Sidang Melalui Video Conference

Refly pun menilai, alih-alih menerapkan kondisi darurat sipil, akan lebih tepat jika pemerintah menerapkan kondisi darurat kesehatan.

Pemerintah dinilai perlu untuk segera memulihkan kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan bukan memulihkan pemerintahan atau tertib sosial.

"Kalau cuma darurat sipil saja, ya hilang kewajiban pemerintah (untuk menanggung kebutuhan dasar warga)," kata Refly dikutip dari Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Halaman
1234
Editor: Mohamad Yusuf
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved