Penghentian Sementara Layanan Bus di Terminal Jakarta Batal Dilakukan, Ini Penyebabnya

Hal itu terkait penghentian sementara layanan ini demi menekan potensi penyebaran Virus Corona (Covid-19) ke daerah lain.

Kata dia, Kementerian Perhubungan juga menerima data jumlah awak otobus yang ada di Jakarta maupun di Indonesia.

“Dirjen Perhubungan Darat bertanya, berapa kira-kira jumlah awak kendaraan plus karyawan yang perlu disupport (didukung) bantuan dampak dari kebijakan ini."

• Penularan Covid-19 Masih Masif, Pemerintah Sesalkan Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun Belum Maksimal

"Nah, itu ada sekitar 1 jutaan (awak bus dan karyawan),” kata Shafruhan saat dihubungi, Senin (30/3/2020).

“Kalau bantuan itu langsung tunai, dan belum tahu (mekanismenya), karena keputusannya dilihat dari kemampuan pemerintah pusat,” tambahnya.

Menurut dia, para sopir, kernet, maupun karyawan otobus yang memberikan pelayanan kepada penumpang, hendaknya memang diberikan perhatian lebih.

• BREAKING NEWS: Anies Baswedan Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 di DKI Sampai 19 April

Soalnya, mereka bekerja untuk menutupi kebutuhannya sendiri untuk keesokan harinya.

“Ini yang dijaga agar jangan sampai timbul masalah sosial yang lain."

"Sekarang bicara Jakarta dulu, kalau Jakarta kan bicaranya bus AKAP termasuk pariwisata,” terangnya.

• RS Darurat Wisma Atlet Rawat 80 Pasien Covid-19 dan 216 PDP

Dalam kesempatan itu, dia mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dari sisi transportasi, untuk menanggulangi wabah Virus Corona.

Apalagi, masyarakat ada yang memanfaatkan momentum bekerja dari rumah (work from home/WFH) dengan pulang kampung ke halamannya.

Padahal, mereka berpotensi menularkan Virus Corona kepada kerabat di kampung halaman, saat daya tahan tubuhnya kurang baik.

• 28 Warga Tangerang Selatan Terinfeksi Covid-19, Empat Orang Meninggal Dunia

“Contohnya bagaimana Wali Kota Tegal tiba-tiba lockdown (karantina wilayah), karena daerah enggak siap menerima masyarakat mudik dengan kondisi (pandemi Corona) seperti ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah juga telah membahas soal sanksi bagi perusahaan otobus yang melanggar surat tersebut.

Pertama dan kedua diberikan teguran, namun bila terus beroperasi, pemerintah akan mencabut izin operasionalnya. (*)