PARA Seniman Tetap Tolak Komersialisasi, Jakpro Klaim Tak Cari Untung di Revitalisasi TIM

Proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) masih mengundang penolakan seniman terutama mengenai komersialisasi jika dikelola oleh Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sehingga para seniman menolak Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Operasional Jakarta Propertindo (Jakpro), Muhammad Taufiqurrachman menyatakan, Jakpro hanya mengelola infrastruktur dari TIM.

Menurut dia, jika dikelola oleh pihak swasta khawatir tidak ada pembiayaan perawatan infrastruktur bangunan TIM kedepannya. Sehingga ia meminta jangan melihat segi untung rugi jika dikelola oleh Jakpro.

"Jangan anggap Jakpro sebagai BUMD cari untung dengan komersialisasi lahan-lahan yang ada di sana. Misi kita kan memberikan tempat yang baik untuk para seniman beraktifitas," kata Taufik, Rabu (19/2/2020).

• HANYA Beberapa Menit Sebelum Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, BCL Posting Lagu Soulmate di Ig Storie

• Usai Viral Gendong Pria Terserang Jantung Bripka Sigit Dipanggil Kapolres, Ada Apa?

• Dalam Sidang, Rey Utami Sebut Barbie Kumalasari Suruh Galih Bicara Soal Ikan Asin

• Mahfud MD Beberkan Alasannya Tidak Setuju Pemulangan 660 WNI Bekas Anggota ISIS

Selain itu, Taufik menilai untuk tidak memandang Jakpro memiliki dua misi, namun apa yang dilakukan oleh Jakpro tak lain sebagai penugasan dari Pemprov untuk kesejahteraan warga Jakarta.

"Tim ini untuk kesejahteraan warga, tidak mengelola komersil untuk kesenian. Kita hanya bertanggung jawab untuk gedung dan parkir memadai. Kami tidak akan komersialisasi yang nantinya harganya jadi mahal," katanya.

Banyak pandangan yang menganggap, Jakpro sebagai BUMD Pemprov DKI mencari keuntungan atas revitalisasi ini, padahal Jakpro hanya membangun infrastruktur dan merawat infrastrukturnya saja.

"Khawatirnya mungkin gini misalnya sekarang bayar panggung Rp. 2,5 juta karena kormersil jadi Rp. 30 juta, ini misalnya ya, jadi seolah-olah kalo biasanya mereka bisa nginap sekarang gak bisa, itu kita pastikan tidak seperti itu," ujarnya.

• Komisi E DPRD DKI: Kadis Kebudayaan Terlalu Arogan soal Rekomendasi Formula E di Monas

Terkait komunikasi dengan seniman, Taufik menyebut sudah melakukan komunikasi sejak Februari 2019, sosialisasi pun sudah dilakukan sebelumnya, meskipun ada beberapa pihak yang kontra.

"Seniman itu kan banyak. Misal 100 seniman, 80 dukung, 20 beda pendapat. Kami tetap sosialisasi bagaimana caranya menjaga seni yang nilainya besar itu dengan fasilitas yang memadai," ucapnya. (JOS)