Indonesia dan Two-State Solution

Dalam Sidang Dewan Keamanan (DK) PBB di New York beberapa hari lalu, Indonesia mengingatkan bahwa PBB, terutama DK PBB memiliki utang kepada rakyat Palestina.

Yakni, untuk menemukan solusi damai —mengakhiri konflik berbilang tahun antara Israel dan Palestina– berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina. 

Indonesia juga menegaskan kembali sikapnya  terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina yakni mendukung sepenuhnya penyelesaian konflik dalam format two-state solution.

Oleh karena itu, Indonesia secara tegas mengecam berbagai tindakan Israel yang terus memperluas wilayah pendudukannya di Tepi Barat, yang menghambat terciptanya perdamaian; dan mengurangi wilayah Palestina, sehingga menjadi penghambat tercapainya “solusi dua negara.”

Yang sekarang ini dirasa semakin memperumit situasi justru adalah usulan damai yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang disebut Deal of the Century. 

Meski, rincian usulan itu belum dibuka sepenuhnya, akan tetapi dari hal-hal yang sudah terungkap tergambar jelas bahwa keberpihakan AS pada Israel semakin kuat.

Usulan damai Deal of the Century justru tidak menjiwai semangat Resolusi No.242/1967  DK PBB yang menyerukan terciptanya “perdamaian yang adil dan kekal.”

Misalkan, dalam Deal of the Year Washington tidak lagi menggambarkan wilayah Lembah Yordan, Tepi Barat Palestina (dan juga Dataran Tinggi Golan) sebagai wilayah “yang diduduki” Israel, wilayah pendudukan yang direbut dalam Perang 1967.

Dengan demikian, Washington hendak mengakui wilayah pendudukan itu sebagai wilayah Israel. Tentu, hal tersebut bertentangan dengan semangat damai, misalnya, seperti yang dijelaskan Kesepakatan Oslo.

Oleh karena itu, sangat tidak mengherankan kalau, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah (The Jerusalem Post, 13/2/2020), rakyat Palestina sepenuhnya menolak usulan Trump tersebut.

Studi itu mengungkapkan, dalam survei yang dilakukan di Jalur Gaza, Jerusalem Timur, dan Tepi Barat, 94 persen responden menolak usulan Trump itu.

Adalah sangat menarik, menurut studi itu, 58 persen orang Palestina yakin bahwa rencana usulan Trump itu hanya memiliki peluang 0 persen (nol persen) bagi pengakhiran “pendudukan Israel”; dengan sekitar 21 persen responden mengatakan rancangan damai Trump hanya memiliki peluang kurang dari 50 persen untuk menyelesaikan konflik.

Yang sungguh mengagetkan sekaligus memberikan kekelaman akan masa depan perdamaian adalah 64 persen responden merasa bahwa kekerasan adalah jawaban yang paling baik terhadap rencana damai Trump.

Sebanyak 50 persen responden mengatakan kekerasan adalah cara pengakhiran “pendudukan” yang efektif, dan 45 persen menyatakan satu-satunya jalan untuk mengubah status quo adalah perjuangan bersenjata!

Lalu, bagaimana masa depan two-state solution? Apakah solusi, yang selama ini dianggap paling masuk akal tersebut, bisa diwujudkan?