Mahfud MD: Yang Tidak Dipulangkan Pemerintah Itu Teroris, Kalau Bukan Pasti Dilindungi Negara

Mahfud MD juga mempersilakan kepada anak-anak kombatan ISIS asal Indonesia di Suriah, untuk melapor ke kedutaan.

Sebab, menurut Mahfud MD, selama ini tidak ada yang pernah melapor langsung ke kedutaan.

"Ya kalau ada. Ini silakan aja lapor. Ini tidak ada. Hanya ada laporan dari pihak luar, bukan dari Indonesia."

• Kongres PAN Berdarah-darah, Pintu Kaca Hotel Pecah, Polisi Turun Tangan

"Indonesia sendiri sudah mencari ke sana. Sumbernya juga tidak pernah langsung ketemu orangnya," beber Mahfud MD.

Ia mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah mencari langsung ke Suriah dan negara lain yang tercatat terdapat warga asal Indonesia.

Namun, pemerintah tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang ada di dalam data tersebut.

• IPW Sebut Pemerintah Wajib Pulangkan WNI Eks ISIS, Katanya Mereka Juga Anak Bangsa yang Patut Diurus

"BNPT sudah ke sana, kita sudah ke sana. Hanya ketemu sumber-sumber otoritas resmi saja."

"Di situ ada katanya, tapi orangnya tidak pernah menampakkan diri juga," ucap Mahfud MD.

Mahfud MD mengatakan, hari ini pun ia baru menerima laporan dari Turki tentang anak-anak dan perempuan asal Indonesia, sekira lima orang.

• Pemprov DKI Pastikan Formula E Digelar di Kawasan Medan Merdeka, Termasuk Monas?

Namun, ia mengatakan dalam laporan tersebut mereka tidak memiliki paspor.

"Ya kita cuma ada laporan, anak sekian."

"Ini tadi baru ada laporan dari Turki anak sekian, perempuan sekian."

• Ricuh di Kongres PAN Terus Berlanjut, Kursi pun Melayang

"Berapa ya? Lima atau berapa gitu. Tapi tidak ada paspor, tidak ada identitas," ungkap Mahfud MD.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah memutuskan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya.

Keputusan tidak memulangkan eks Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF) itu dilakukan seusai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).