Hujan Sebentar Genangan di Mana-mana, Ketua Komisi D DPRD Nilai Pemprov DKI Tak Siap Hadapi Banjir

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memandang Pemprov DKI Jakarta tidak siap menghadapi bencana banjir yang terjadi pada 2020.

Hal ini berkaca pada banjir besar yang melanda ibu kota sejak awal 2020 lalu sampai pertengahan Januari.

“Saya bilang belum siap."

• Mulai Hari Ini Pemprov DKI Hentikan Sementara Proyek Revitalisasi Monas

"Karena baru hujan sebentar saja sudah terjadi genangan dan banjir di mana-mana,” ujar Ida seusai diskusi pencegahan banjir di DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (29/1/2020) malam.

Menurut Ida, kali dan sungai yang ada di Jakarta juga belum mampu menampung air kiriman dari daerah hulu, yakni Bogor dan Depok, Jawa Barat.

Harusnya Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut, karena 13 sungai atau kali di Jakarta merupakan kewenangan pusat.

• FOTO-FOTO Proyek Revitalisasi Monas yang Pengerjaannya Dihentikan Mulai Hari Ini

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sebetulnya telah meneken perjanjian soal pencegahan banjir.

Bahkan, rencana induk (master plan) sudah dibangun sejak dulu dan sempat direvisi pada 2017 lalu.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan semua pihak terkait antara pusat dan daerah serta masyarakat DKI Jakarta."

• Erick Thohir: Mungkin Saya Cuma Menjabat Setahun, yang Goyang dan Suruh Mundur Banyak

"Pencegahannya juga sudah dilakukan secara bertahap,” kata Jarot.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah menormalisasi Sungai Ciliwung.

Berdasarkan data yang diterima dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), proyek normalisasi Sungai Ciliwung telah berjalan sejak 2013 lalu.

• KETUA DPRD DKI Bilang Pemprov DKI Bohongi Publik Soal Proyek Revitalisasi Monas, Ini Buktinya

Namun dari 33,69 kilometer sungai yang akan dinormalisasi, pemerintah baru merealisasikan program itu sepanjang 16,19 kilometer sampai tahun 2016 lalu.

Artinya, masih ada 17,5 kilometer yang belum dinormalisasi.

Saat ini BBWSCC masih menunggu pembebasan 118 bidang lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

• KETUA DPRD Ancam Laporkan Pemprov DKI ke Polisi Atau KPK Jika Revitalisasi Monas Tetap Dilanjutkan

Ratusan lahan itu berada di empat kelurahan untuk dibebaskan pada 2020 ini, di antaranya Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Sementara, Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, organisasinya menaruh perhatian yang besar terhadap banjir di Jakarta.

Karena itu, pihaknya mencari solusi dengan menggelar diskusi bersama Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, Pengamat Tata Kota, dan DPRD DKI Jakarta di kantornya.

• Revitalisasi Monas Dihentikan Saat Nyaris Rampung, Kontraktor Minta Pemprov DKI Lunasi Ongkos Proyek

“Diskusi ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar."

"Tapi diskusi ini bertujuan agar kita semua punya konsep besar penanggulangan bencana banjir."

"Dan semua rakyat Jakarta paham dan sadar tentang bahaya dan upaya yang bisa dilakukan dalam menangani banjir,” papar Baco.

Bukan Banjir Kiriman

Banjir pada 1 Januari 2020 di Jakarta bukanlah banjir kiriman atau banjir besar.

Banjir itu masuk ke dalam katagori banjir hujan lebat di DKI Jakarta.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ada 4 tipe banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta.

• Sebut BAP Disusun dengan Menebak, Kivlan Zen Minta Wiranto dan Tito Karnavian Hadir ke Persidangan

Banjir pertama ialah banjir kiriman, yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Bogor.

Kedua, banjir hujan lebat, yakni karena volume dan curah hujan berlebih di Ibu kota.

Ketiga, banjir rob di mana air laut naik karena beberapa penyebab faktor alam, misalnya bulan purnama.

• VIDEO Anyar Ungkap Pesawat Ukraina Ternyata Ditembak Dua Rudal Iran dengan Jeda 30 Detik

Terakhir, banjir besar di mana ketiga unsur tersebut tergabung menjadi satu dan biasa terjadi dalam siklus 5 tahun sekali.

"Tapi kalau yang kemarin itu bukan banjir kiriman, itu banjir karena curah hujan tinggi, kenapa banjir?"

"Karena dua faktor, penyempitan sungai dan buruknya drainase," ujar Nirwono saat diskusi di Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

• Pesan Lulung kepada Massa Kontra Anies Baswedan: Lu Enggak Betah Tinggal di Jakarta? Ya Sudah Pergi!

Nirwono mengatakan, hal tersebut dapat dibuktikan dari Bendung Katulampa yang tidak masuk status Siaga, saat Jakarta dan wilayah sekitarnya mulai tergenang.

Ia menduga satu di antara penyebab dari banjir 1 Januari lalu ialah karena normalisasi beberapa sungai di Jakarta yang belum rampung.

Misalnya saja Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Pesanggrahan.

• Massa Pendukung Sebut Anies Baswedan Aset Nasional dan Sangat Berpotensi Jadi RI 1

"Jadi makanya terlihat kemarin yang terendam itu 80 persen perumahan yang terletak dekat dengan bantaran kali, dan 20 persen terletak di wilayah cekungan," jelas Nirwono.

Oleh karenanya, kata Nirwono, DKI Jakarta perlu menormalisasi sungai yang mengalami penyempitan.

Menurutnya, normalisasi sungai bukan pilihan, namun keharusan.

• ISTRI Disuruh Suami Pura-pura Jadi PSK, Minta Korban Mandi Lalu Curi Uang dan Handphone

"Ini memang bukan kebijakan populis, mungkin akan banyak pertentangan."

"Tapi suka tidak suka, Pak Gubernur harus lakukan cara tersebut kalau mau Jakarta tidak alami hal serupa di tahun depan," papar Nirwono. (*)