Hujan Sebentar Genangan di Mana-mana, Ketua Komisi D DPRD Nilai Pemprov DKI Tak Siap Hadapi Banjir

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memandang Pemprov DKI Jakarta tidak siap menghadapi bencana banjir yang terjadi pada 2020.

Hal ini berkaca pada banjir besar yang melanda ibu kota sejak awal 2020 lalu sampai pertengahan Januari.

“Saya bilang belum siap."

• Mulai Hari Ini Pemprov DKI Hentikan Sementara Proyek Revitalisasi Monas

"Karena baru hujan sebentar saja sudah terjadi genangan dan banjir di mana-mana,” ujar Ida seusai diskusi pencegahan banjir di DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (29/1/2020) malam.

Menurut Ida, kali dan sungai yang ada di Jakarta juga belum mampu menampung air kiriman dari daerah hulu, yakni Bogor dan Depok, Jawa Barat.

Harusnya Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut, karena 13 sungai atau kali di Jakarta merupakan kewenangan pusat.

• FOTO-FOTO Proyek Revitalisasi Monas yang Pengerjaannya Dihentikan Mulai Hari Ini

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat sebetulnya telah meneken perjanjian soal pencegahan banjir.

Bahkan, rencana induk (master plan) sudah dibangun sejak dulu dan sempat direvisi pada 2017 lalu.

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan semua pihak terkait antara pusat dan daerah serta masyarakat DKI Jakarta."

• Erick Thohir: Mungkin Saya Cuma Menjabat Setahun, yang Goyang dan Suruh Mundur Banyak

"Pencegahannya juga sudah dilakukan secara bertahap,” kata Jarot.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah menormalisasi Sungai Ciliwung.

Berdasarkan data yang diterima dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), proyek normalisasi Sungai Ciliwung telah berjalan sejak 2013 lalu.

• KETUA DPRD DKI Bilang Pemprov DKI Bohongi Publik Soal Proyek Revitalisasi Monas, Ini Buktinya

Namun dari 33,69 kilometer sungai yang akan dinormalisasi, pemerintah baru merealisasikan program itu sepanjang 16,19 kilometer sampai tahun 2016 lalu.

Artinya, masih ada 17,5 kilometer yang belum dinormalisasi.

Saat ini BBWSCC masih menunggu pembebasan 118 bidang lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

• KETUA DPRD Ancam Laporkan Pemprov DKI ke Polisi Atau KPK Jika Revitalisasi Monas Tetap Dilanjutkan