Dirut Tranjakarta Dicopot
Fraksi PSI Menilai Terpidana Jadi Dirut Transjakarta Suatu Kemunduran BUMD
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harusnya jeli dalam menyeleksi kandidat direksi sebelum dilantik
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
PSI Nilai Mekanisme Seleksi Pejabat BUMD DKI Buruk Menyusul Narapidana jadi Dirut
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai pengangkatan Donny Andy Saragih jadi Dirut PT Transjakarta menunjukkan buruknya mekanisme seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Soalnya Donny Andy Saragih terpidana kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harusnya jeli dalam menyeleksi kandidat direksi sebelum dilantik.
Caranya dengan melihat rekam jejak pribadi dan pekerjaannya dengan detail.
• Dijanjikan Bakal Diangkat Jadi PKWT, Ribuan Pegawai Transjakarta Diputus Kontrak Sepihak
Eneng menduga, hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, pertama tim seleksi telah menjalankan pemeriksaan latar belakang yang bersangkutan namun tidak terdeteksi.
Kedua, tim memang tidak melakukan pengecekan terhadap latar belakang yang bersangkutan.
“Tapi kok rasanya tidak mungkin kalau tim tidak mampu mendeteksi latar belakang yang bersangkutan,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Selasa (28/1/2020).
Hal itu dikatakan Eneng karena persoalan tersebut masih di proses di hukum dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, kata dia, seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.
“Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh,” jelasnya.
• Pegawai Magang Gelar Aksi di Kantor PT TransJakarta, Tuntut Janji Diangkat sebagai PKWT
Eneng berpendapat, agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi harus diisi oleh orang yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa tim seleksi harus bekerja secara independen.
“Independensi ini sangat penting agar tim seleksi bisa bekerja optimal. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani harus meloloskan calon tertentu. Akibatnya, tim seleksi tidak menjalankan kewajiban background check,” jelasnya.
Ini 5 Pejabat DKI yang Mundur dan Dicopot Era Gubernur Anies Baswedan
