Seorang ABK Berhasil Diselamatkan Nelayan Pulau Lancang Setelah Terapung Selama 12 jam di Laut Lepas

Seorang Anak Buah Kapal (ABK) KM Perindo, Samsul (29) berhasil diselamatkan usai terapung di tengah laut, selama 12 jam.

Lurah Pulau Pari, Mahtum mengatakan, peristiwa kecelakaan laut tersebut diketahui pada Senin (27/1/2020) pagi, sekira pukul 06.00 WIB.

Ketika itu, Rustam Efendi adalah nelayan asal Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan melihat korban terapung di tengah laut.

“Ketika ditolong oleh nelayan Pulau Lancang, korban sedang ngapung berenang tanpa alat bantu atau alat renang,” kata Mahtum, Senin (27/1/2020).

• Terungkap Penyebaran Corona Diduga Senjata Makan Tuan yang Bisa Membunuh 65 Juta Jiwa dalam Setahun

Selanjutnya, oleh nelayan itu, korban dibawa ke Pulau Lancang untuk mendapat pertolongan karena kondisinya yang memrihatinkan.

“Korban diketahui sedang ngapung berenang tanpa alat bantu/alat renang selama 12 jam,” sambung Mahtum.

Setelah kondisinya mulai membaik, korban menceritakan bahwa dirinya terjatuh dari KM Perindo saat berlayar dari Muara Baru menuju Sumatra pada Minggu (26/1/2020).

• Terungkap Saaih Halilintar Diduga Berbohong dan Mencuri Foto Kecelakaan yang Dialami Kobe Bryant

Mahtum mengatakan korban terjatuh di sekitar perairan barat Pulau Tidung pada Minggu (27/1/2020) sekira pukul 18.00 WIB.

Jatuhnya korban tidak diketahui sesama ABK KM Perindo.

“Korban jatuh terpeleset dari kapal setelah habis buang air dari toilet dan tidak di ketahui oleh teman satu kapal maupun nahkoda,” ujarnya.

Mahtum melanjutkan, korban yang kondisinya sudah berangsur membaik kini ditangani oleh Babinkamtibmas Kelurahan Pulau Pari.

“Begitu kondisinya sudah membaik, rencana siang ini korban mau diantar ke Muara Baru, Jakarta Utara,” kata Mahtum.

• Fairuz A Rafiq Bersiap untuk Jadi Saksi Kasus Bau Ikan Asin dengan Hadir di PN Jakarta Selatan

Sebelum ini, diberitakan bahwa pencurian ikan oleh kapal asing semakin merajalela bahkan mereka dikawal oleh pasukan Cina saat melakukan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia.

Sejumlah kalangan warga dan netizen juga menyoroti pencurian yang sebelum ditenggelamkan oleh Susi Pudjiastuti itu marak terjadi.

Susi Pudjiastuti dikenal luas dengan perintah tenggelamkan.

Kata tersebut merujuk pada tindakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Susi Pudjiastuti menangkapi kapal-kapal pencuri ikan yang memasuki Indonesia.

Kebijakan Susi Pudjiastuti adalah menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan yang dilakukan secara ganas tersebut.

• Buruh Tewas Saat Tersedot Mesin Pengolahan Daging yang Sedang Diperbaiki dalam Masa Pemeliharaan

Para pencuri ikan itu biasa menggunakan kapal dengan mesin cepat, tapi setelah mereda, kali ini, pencurian ikan oleh nelayan asing kembali menggila.

Sebagaimana diungkap Kompas.com, akhir-akhir ini, nelayan Natuna mulai merasa terancam mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pasalnya Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari Vietnam dan China saat ini semakin menggila melakukan penangkapan ikan di perairan Natuna.

Herman, Ketua Nalayan Kabupaten Natuna kepada Kompas.com, mengatakan bahwa sejak Menteri Kelautan dan Perikanan diganti bukan lagi Susi Pudjiastuti, KIA kerap masuk menangkap ikan di perairan Natuna, tepatnya di titik koordinat 108 hingga 109 atau sebelah utara hingga timur pulau Laut.

“Rata-rata KIA asal Vietnam dan China, masuknya ke sana (titik koordinat 108 hingga 109 atau sebelah utara hingga timur pulau Laut),” kata Herman kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (31/12/2019).

• Terungkap Alasan Pengguna Jalan Tol Harus Membayar Jutaan Rupiah Jika Kartu Pembayaran Tol Hilang

Sebelumnya, lanjut Herman tidak saja di sebelah timur dan utara pulau Laut yang merupakan pulau terluar yang masuk dalam Kabupaten Natuna, sebelah selatan juga kerap masuk KIA.

Hanya saja untuk selatan saat ini KIA tersebut sudah mulai takut dan saat ini KIA tersebut merajalela masuk di sebalah utara dan timur pulau Laut.

Nelayan Natuna sering diusir coast guard China “Koordinat 108 hingga 109 memang bersinggungan langsung dengan laut Tiongkok, bahkan coast guard dari Tiongkok tidak segan-segan mengusir nelayan Natuna atau nelayan Indonesia lainnya agar tidak mencari ikan di sana,” jelasnya.

• Kelompok Ilmuwan Tercela dan Dua Rekannya Divonis Bersalah dan Dihukum karena Mengedit Gen Manusia

Parahnya lagi, Lanjut Herman terkadang nelayan asing dari Vietnam dan China kerap melakukan arogansi apabila melihat nelayan Natuna.

Sebab, dari segi kapal, antara KIA Vietnam dan China jauh lebih besar dari kapal nelayan Natuna.

“KIA Vietnam dan Tiongkok rata-rata di atas 30 GT, sementara Natuna hanya 7 sampai 10 GT itu pun jarang-jarang karena kebanyakan kapal Natuna kecil-kecil, sehingga kalau ditabrak atau disenggol, kapal Natuna bisa terbalik dan tenggelam,” paparnya.

Herman mengatakan, mereka para nelayan Natuna berharap aparat terkait serius menjaga perbatasan laut Indonesia, terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Kalau bisa 24 Jam, karena saat ini tidak satu dua lagi, terkadang sampai lima bahkan lebih,” ungkapnya.

• Terungkap Pembunuhan Khashoggi Terjadi Saat Korban Mengurus Surat untuk Menikah yang Keempat Kalinya

Lebih jauh, Herman mengatakan, dirinya berharap agar pemerintah dapat membantu nelayan Natuna untuk memberikan secara hibah beberapa radio dengan jangkauan lebih luas.

Sehingga, apabila nelayan Natuna melihat KIA masuk di wilayah Natuna bisa langsung koordinasi degan KRI yang standby di sekitar perairan Natuna.

“Kalau ada bantuan Radio, aparat keamanan tidak perlu 24 jam amankan laut perbatasan Indonesia, khususnya laut Natuna, karena setiap hari nelayan Natuna turun ke laut, jadi cukup standby saja dan menunggu informasi dari nelayan Natuna,” harapnya.

Ditanyai berapa jumlah radio yang diinginkan, Herman mengaku sekitar 10 buah dan nantinya radio ini akan dibagi ke masing-masing kelompok nelayan yang ada di Natuna.

“Jadi tidak satu kelompok saja, kalau ada 10 radio, bisa 10 kelompok nelayan yang pegang, dan 10 kelompok nelayan ini kan tersebar wilayah tangkapnya," katanya.

"Setidaknya bisa memudahkan KRI melakukan pemantauan perbatasan laut Natuna yang merupakan pulau terdepan.” 

Tautan asal

Diberitakan sebelumnya, ucapan Susi Pudjiastuti saat menyaksikan penenggelaman kapal di perairan Tanjung Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu (6/10/2019), menjadi kenyataan.

Pengganti Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo memastikan ke depan tidak akan ada lagi penenggelaman kapal seperti yang selama ini dilakukan Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikatanan Susi Pudjiastuti seolah menungkap kata perpisahan usai dirinya menenggelamkan kapal di perairan Tanjung Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu (6/10/2019).

Proses penenggalaman kapal tersebut diungkap Susi Pudjiastuti menjadi yang terakhir di masa jabatannya sebagai menteri pada kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi.

"Untuk saya, barangkali kabinet pemerintahan ini selesai, maka ini adalah penenggelaman kapal yang terakhir. Besok (Senin) akan kita lakukan penenggelaman kapal juga di Natuna," kata Susi Pudjiastuti.

• Bila Tak Sanggup Selesaikan Masalah Nelayan, Edhy Prabowo Bakal Mundur dari Jabatan Menteri

• Nelayan Keluhkan Sulitnya Urus Izin Melaut, Menteri Edhy Prabowo Janji Sederhanakan Perizinan

• Susi Pudjiastuti Pasang Syarat Bagi Pengikutnya yang Mau Difolbek, yang Melawan Bakal Diblok!

Dalam kegiatan tersebut, KKP menenggelamkan sebanyak 21 kapal.

Tiga di antaranya sudah ditenggelamkan di Kabupaten Sambas, karena kondisinya tidak bisa memungkinkan lagi untuk ditarik.

Di Natuna, pihak KKP akan menenggelamkan sebanyak 9 kapal, 6 di Batam, dan 6 di Belawan dengan total seluruhnya ada 42 kapal.

Masih ada yang kasasi namun ia berharap kasasi tersebut ditolak, karena sudah jelas ilegal fhising.

"Sudah jelas ilegal fishing kok diterima jadi kita minta itu ditolak kasasinya, supaya nanti bisa di musnahkan juga. Jadi kita konsisten, ada satgas di dalamnya, ada angkatan laut, Polair, KKP, dan Bakamla untuk terus menjaga kedaulatan dan menangkap kapal kapal ilegal," kata Susi.

• Tribute To Arswendo Atmowiloto, Mengingat Peran Penting Sastrawan Dan Wartawan Legendaris

Susi Pudjiastuti menilai pelelangan kapal asing yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukan jalan keluar memberantas penangkapan ikan secara ilegal.

"Kalau lelang, menang dengan Rp 2 Miliar, bisa dibeli lagi oleh sindikat mereka. Itu (nilainya) kecil buat mereka," ujar Susi saat penenggelaman kapal di perairan Tanjung Datu Kabupaten Mempawah, Minggu (6/10/2019).

Terlebih, lanjut dia, kapal asing yang berlayar untuk menangkap ikan secara ilegal, biasanya dalam jumlah besar.

Setiap trip rombongan bisa mendapatkan hasil tangkap ilegal senilai Rp 10 Miliar per kapal.

Sindikat kapal asing pencuri ikan yang kemudian menggunakan modus mengikuti lelang kapal.

• Airlangga Beri Sinyal Terpilih Aklamasi, Sejarah Mencatat Golkar Pecah Setiap Ketum Dipilih Aklamasi

Sehingga, kata dia, nilai lelang dirasakan kecil dan membuka peluang bagi sindikat untuk memiliki kapalnya kembali.

"Tahun lalu kita tangkap 10 residivis kapal. Kapal yang sudah kita tangkap dan hukum, ditangkap lagi oleh Satgas kita," ungkap Susi.

Kalau dihancurkan, menurut Susi, sindikat memerlukan waktu beberapa tahun lagi untuk membuat kapal baru.

Susi juga meminta aparat penegak hukum tidak segan menghukum pelaku pencurian ikan.

• PSIS Semarang Ingin Pesembahkan Kekalahan Keempat Musim Ini Untuk Bali United

Penegak hukum dapat memakai semua klausul yang bisa menjerat maksimal para pelaku.

Lebih lanjut, Susi mencontohkan pemerintah Vietnam sudah melarang nelayannya menggunakan trawl untuk menangkap ikan di wilayahnya.

Hal itu dilakukan setelah stok ikan mereka menipis.

Sedangkan stok ikan Indonesia masih lebih baik dari Vietnam.

Setiap Desember, kata Susi, lebih dari 2.500 kapal Vietnam meminta izin memasuki perairan Indonesia untuk berlindung dari badai.

Namun, angka tersebut di lapangan bisa mencapai 5.000 kapal.

• Di Unfollow Melly Goeslaw di Instagram Setelah Pesta Kostum, Rossa: Aku Nggak Tahu Kenapa ya

Hal ini yang kemudian patut diwaspadai, karena ketika masuk ke perairan Indonesia, kapal-kapal tersebut bisa saja sambil melakukan illegal fishing di perairan Tanah Air.

Susi juga menyatakan penenggelaman kapal pencuri ikan menunjukkan kedaulatan negara, dan menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian ikan.

Selain itu, penenggelaman kapal juga menimbulkan efek jera.

Namun Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo memastikan tidak ada lagi penenggelaman kapal ikan ilegal.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jembatan II Barelang Batam, Kepulauan Riau, Rabu (13/11/2019).

• Seorang Pengendara Motor di Depok Letakkan Tas di Gang yang Dicurigai Berisi Bom

"Tidak ada lagi penenggelaman kapal, saat ini kita lebih fokuskan pada pembinaan terhadap nelayan kita," ujar Edhy, usai mengikuti kegiatan simulasi peledakan kapal di PSDKP Batam, Rabu.

Edhy mengatakan, penenggelaman kapal merupakan terobosan yang baru dan sangat bagus yang digagas mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Hanya saja, untuk saat ini, sudah seharusnya KKP fokus pada kesejahteraan nelayan dan memanfaatkan nelayan sebagai mata dan telinga untuk membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut Indonesia.

"Arahan Pak Presiden, kita harus menyejahterakan nelayan dan mengawal nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan di laut Indonesia," kata Edhy.

• Pejabat Daerah Diminta Tak Wira-wiri untuk Perjalanan Dinas, Kata Sri Mulyani: Sekali Setahun Saja

Untuk kapal-kapal ikan asing yang telah inkrah, Edhy mengatakan nantinya akan dilakukan perembukan dengan instansi terkait.

Bisa saja kapal itu diberikan kepada kelompok nelayan Indonesia yang berprestasi, yang telah banyak berjasa menjaga kelestarian biota laut Indonesia.

"Kalau mau ditenggelamkan, sayang. Apalagi kondisi kapal yang memang masih baik, mending dihibahkan kepada nelayan kita," kata Edhy.

"Lain halnya jika kondisi kapal sudah jelek dan sudah masuk air, hal itu barulah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Yang jelas nelayan Indonesia harus sejahtera sesuai arahan Pak Presiden Joko Widodo," kata Edhy.

Edhy menilai, hal itu dilakukan karena selama ini banyak nelayan Indonesia yang mendapatkan intimidasi dari pihak luar negeri, meski mereka mencari ikan di teritori wilayah Indonesia.

Untuk itu, fokus utama KKP melalui PSDKP, selain mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, juga memberikan perlindungan dan pengamanan kepada nelayan Indonesia terhadap ancaman pihak luar.

"Saya berharap agar personel PSDKP tidak memusuhi nelayan kita, mereka saudara kita.

Jadikan mereka mata dan telinga kita untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang ada," ujar Edhy.

Namun, Eddy juga berharap kepada para nelayan yang berada dari Sabang hingga Marauke untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang salah.

Serta selalu memperhatikan kelestarian ekosistem biota laut demi terjaganya populasi ikan di laut Indonesia.

"Kalau ada nelayan kita yang melakukan penangkapan dengan cara yang salah, kami tidak segan-segan menindaknya," tegas Edhy.

Minim anggaran Edhy menjelaskan, saat ini dirinya sadar bahwa anggaran untuk pengawasan sangatlah kurang, bahkan jauh dari kata cukup.

Namun demikian hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak semangat melakukan pengawasan.

"Saya sedang berusaha agar anggaran pengawasan ditambah.

Namun, hal itu jangan terlalu dipikirkan, yang harus dipikirkan bagaimana caranya sumber daya kelautan dan perikanan milik kita bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan, dan diminati untuk bangsa kita sendiri," ujar dia.

Namun Edhy mengatakan bagi kapal ikan asing (KIA) yang ketahuan melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia, dan saat akan ditangkap melarikan diri, maka akan langsung ditenggelamkan.

"Jadi, jangan coba main-main sekarang, KIA yang ketahuan mencuri ikan kita dan kabur saat akan ditangkap, langsung kami tenggelamkan," tegas Edhy.

Selain itu, Edhy juga fokus pada proses layanan perizinan perikanan, bagaimana agar proses perizinan ke depan dipermudah dan lebih cepat.

"Jangan sampai setahun, proses izin yang diurus tidak siap-siap," ungkap dia.

Sejauh ini, tambah Edhy, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam masalah perizinan, dan Kementerian Perhubungan menyambut baik terobosan yang digagas Presiden Jokowi.

"Kami berharap dukungan dari masyarakat, jika ada oknum nakal yang bermain dalam proses perizinan khususnya di bidang kelautan dan perikanan, akan diberikan tindakan tegas," kata dia.