Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Jadi Penasihat Ahli Kapolri, IPW Bilang Cuma Pajangan

KETUA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengapresiasi Kapolri Jenderal Idham Azis yang sudah mengangkat mantan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai penasihat ahli.

Keberadaan Agus Rahardjo, kata Neta S Pane, diharapkan bisa membuat Polri membersihkan dirinya dari aksi korupsi, pungli, mafia kasus, mafia jabatan, maupun mafia proyek.

"Selain itu, Agus diharapkan dapat membuka akses KPK untuk melakukan OTT terhadap para jenderal maupun perwira Polri yang korup," kata Neta S Pane kepada Wartakotalive, Jumat (24/1/2020).

• DAFTAR Penasihat Ahli Kapolri, Ada Eks Ketua KPK, Pengamat Bilang Agar Terhindar dari Kriminalisasi

Penasihat ahli Kapolri, katanya, bukanlah hal baru bagi dunia kepolisian di negeri ini.

"Dari waktu ke waktu, Kapolri kerap memiliki penasihat ahli."

"Namun saat ini Kapolri Idham Azis mengangkat 17 penasihat ahli terdiri dari berbagai kalangan ahli."

• Penodong Driver Ojol di Warung Makan Petukangan Utara Pernah Masuk Bui karena Terlibat Tawuran

"IPW memberi apresiasi pada Idham yang sudah mengangkat begitu banyak penasihat ahli, meski masa tugasnya sebaga Kapolri begitu singkat, yakni setahun lagi," tuturnya.

Meski mengapresiasi Idham Azis, kata Neta S Pane, IPW juga melihat pengangkatan begitu banyak penasihat ahli, seakan menunjukkan Idham Azis hendak show force didukung begitu banyak pakar.

"Yang jadi pertanyaan, dalam masa tugas yangg tinggal setahun lagi, sejauh mana ke-17 penasihat ahli itu bisa bekerja efektif membantu Idham?"

• Revitalisasi Monas Ternyata Belum Dapat Izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka

"Apalagi, selama ini keberadaan penasihat ahli di lingkungan Kapolri lebih banyak sebagai pajangan."

"Sebab di internal Polri sendiri sebenarnya sudah cukup banyak staf ahli Kapolri, yang terdiri dari jenderal bintang satu dan dua," tambahnya.

Selain itu di lingkungan Polri sendiri, kata Neta S Pane, ada enam jenderal bintang tiga.

• Dua Muncikari yang Pekerjakan 10 ABG Jadi PSK di Cafe Khayangan Ternyata Alumni Kalijodo

"Sehingga keberadaan 17 penasihat ahli Kapolri itu bisa membuat tumpang tindihnya kinerja di Polri."

"Terutama dengan staf Kapolri yang berpangkat jenderal bintang tiga, dua dan satu," paparnya.

Sebab menurutnya, bukan mustahil mereka akan bertanya, apa sesungguhnya pekerjaan mereka sekarang ini dengan keberadaan begitu banyaknya penasihat ahli Kapolri.

• Imigrasi Salahkan Bandara Telat Catat Kepulangan Harun Masiku, KPK Merasa Tak Dibohongi

"Selain itu dengan begitu banyak penasihat ahli Kapolri, dapat membuat opini para Jenderal Polri yang selama ini bekerja sesuai tupoksi ternyata tidak dipercaya."

"Sehingga Kapolri harus dibackup lagi dengan begitu banyak penasihat ahli," beber Neta S Pane.

Banyaknya penasihat ahli, menurut Neta S Pane, juga makin menunjukkan Polri lebih doyan membuat organisasinya menjadi obesitas, ketimbang membuat organisasj yang ramping, efisien, dan efektif.

• Tunjuk Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Jadi Penasihat Ahli, Kapolri Disebut Ingin Memajukan Bangsa

"Akibat makin obesitasnya organisasinya, semangat Polri ini terlihat tidak sejalan dengan semangat Presiden Jokowi."

"Yang selalu mengatakan akan menghapus sejumlah posisi eselon agar pemerintahannya efisien dan efektif," ujar Neta S Pane

Namun, katanya, yang menarik dari keberadaan penasihat ahli Kapolri itu adalah masuknya Agus Rahardjo.

• RJ Lino Penuhi Panggilan KPK dan Bilang Siap Hadapi, Bakal Pakai Rompi Oranye?

"Dengan masuknya Agus, IPW berharap mantan pimpinan KPK itu bisa mendorong dituntaskannya belasan kasus korupsi besar yang mandeg hingga saat ini di Bareskrim."

"Seperti kasus kondensat, kasus yayasan Pertamina, kasus Pelindo 2 dan lainnya," harap Neta S Pane.

Selain itu, katanya, Agus Rahardjo juga harus bisa mendorong terjadinya sinergi Polri dan KPK untuk membersihkan institusi kepolisian dari perwira-perwira korup dan suka pungli.

• BREAKING NEWS: PSI Laporkan Kontraktor Revitalisasi Monas ke KPK

"Yang tak kalah penting sebagai penasihat ahli Kapolri, Agus harus mendorong dan membuka KPK untuk melakukan OTT terhadap jenderal atau perwira polri," cetusnya.

Selama ini, kata Neta S Pane, KPK hanya melakukan OTT terhadap politisi, kepala daerah, hakim dan jaksa, dan tidak pernah melakukan OTT terhadap jenderal polisi.

"Dengan masuk sebagai penasihat ahli Kapolri, sudah saatnya Agus mendorong KPK melakukan OTT terhadap jenderal polisi."

• Bela Prabowo, Jokowi Bilang Menteri Pertahanan Sering ke Luar Negeri Bukan Sekadar Jalan-jalan

"Jika tidak bisa membersihkan Polri, sebaiknya Agus mundur saja sebagai penasihat ahli Kapolri," tegas Neta S Pane.

"Sebab, ia tak lebih sebagai pajangan di tengah masih berkembangnya persepsi buruk masyarakat terhadap Polri," imbuh Neta S Pane. (*)