BREAKING NEWS: PSI Laporkan Kontraktor Revitalisasi Monas ke KPK

DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta melaporkan PT Bahana Prima Nusantara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020).

PT Bahana Prima Nusantara adalah kontraktor proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) senilai Rp 64,4 miliar.

Kontraktor itu dilaporkan karena diduga asal-usul perusahaan itu tidak jelas.

• Revitalisasi Monas Ternyata Belum Dapat Izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka

Anggota Advokasi PSI DKI Jakarta Patriot Muslim mengatakan, persoalan alamat kantor perusahaan tersebut masih simpang siur.

Sebab, pihaknya saat mendatangi kedua kantor perusahaan itu di Jakarta, cenderung tidak merepresentasikan sebagai perusahaan yang memegang proyek besar.

Seperti penelusuran yang dilakukan Tim Advokasi PSI beberapa waktu lalu di kantor PT Bahana Prima Nusantara.

• Udara Dingin Bikin Begal Bokong Bergairah, Barangnya Bangun Sebelum Beraksi

Saat itu, PSI mendatangi kantor pelaksana proyek itu di Jalan Nusa Indah Nomor 33, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan website lps.jakarta.go.id.

“Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman,” kata Patriot berdasarkan keterangan yang diterima, Kamis (23/1/2020).

Dalam investigasi itu, terkuak PT Bahana Prima Nusantara menyewa ‘kantor virtual’ di lokasi tersebut.

• Dewan Pengawas Ungkap TVRI Diprotes Publik karena Siarkan Discovery Channel Saat Banjir Awal 2020

Namun, berdasarkan kabar lain, kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat.

Setelah kembali ditelusuri, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut.

“Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya?"

• Kritik Pencitraan Ketua KPK, BW: Yang Perlu Kau Goreng Hingga Hangus Adalah Koruptor, Bukan Nasi!

"Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang, maka itu masuk pelanggaran,” tuturnya.

Karena alamat yang tidak jelas, Patriot menilai patut diduga perusahaan ini dalah ‘perusahaan bendera’ alias perusahaan pinjaman untuk mendapatkan proyek.