Breaking News:

MAHFUD MD Sebut Industri Hukum Makin Marak, Kasus Perdata Dibelokkan Jadi Pidana

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyindir semakin maraknya industri hukum di Indonesia.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Mahfud MD 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyindir semakin maraknya industri hukum di Indonesia.

Mahfud MD menilai industri hukum tak jauh dari praktik korupsi atau mencari keuntungan sepihak dengan cara membuat hukum itu sendiri.

"Itu dulu kita waktu di kampus semester-semester awal diajari di bidang hukum perdata ada namanya hukum industri."

Komplotan Penodong Driver Ojol di Warung Makan Belum Ditangkap, Foto yang Beredar di Medsos Hoaks

"Nah, sekarang di Indonesia itu banyak industri hukum. Orang membuat hukum untuk mencari keuntungan sepihak," ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ia menjelaskan, industri hukum ternyata diatur sedemikian rupa agar para pelakunya dapat meraup keuntungan pribadi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan, banyak sekali praktik industri hukum, dari proses pembuatan undang-undang hingga implementasi dari undang-undang itu sendiri.

TAWURAN Warga Kebon Kacang Vs Kampung Bali Tewaskan 1 Pemuda, Berawal dari Saling Ejek di Medsos

Mahfud MD menyebut industri hukum yang semakin marak membuat persoalan hukum semakin bertambah pula.

Menurutnya, hal ini dapat berdampak kepada masa depan dalam era globalisasi.

"Sampai eksekusinya, di meja saya sekarang banyak sekali putusan pengadilan yang enggak bisa dieksekusi."

OMNIBUS Law, dari Bus Besar di Paris Jadi Aturan Hukum yang Menuai Protes

"Sudah menang, diindustrikan. Sudah kasus perdata dibelokkan jadi pidana. Mulai lagi dari awal."

"Itulah persoalan hukum kita, dan yang begini enggak bisa dibiarkan ke depan."

"Kalau di era globalisasi mau begitu terus ya hancur kita," paparnya.

Jelaskan Omnibus Law, Mahfud MD: Yang Disatukan Bukan UU, tapi Pasal-pasal yang Bertentangan

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada pasal-pasal hukum yang dibuat atas dasar pesanan.

Mahfud MD mengatakan, masalah tersebut lah yang membuat aturan hukum di Indonesia sering kacau balau.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat berpidato dalam acara 'Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa', di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

 Satu Anggota Brimob Gugur Saat Kerusuhan di Pasar Lama Yahukimo Papua, Begini Kronologinya

"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau."

"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada."

"Undang-undang yang dibuat karena pesanan. Perda juga ada, disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," tuturnya.

 BREAKING NEWS: Kongres AS Makzulkan Presiden Donald Trump

Mahfud MD juga mengungkapkan masih adanya tumpang tindih aturan di Indonesia.

Mahfud MD mengatakan, persoalan tersebutlah yang manjadi dasar Presiden Joko Widodo ingin menyederhanakan beberapa aturan dengan omnibus law.

"Di bidang perpajakan saja tumpang tindih, sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan omnibus perpajakkan yang juga menjadi prioritas tahun ini, tahun 2020."

 Setelah Dimakzulkan DPR AS, Donald Trump Bakal Disidang oleh Senat dan Kemungkinan Takkan Lengser

"Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-omnibus, dijadikan satu," jelasnya.

Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengaku masih menemukan persoalan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, yakni rasa ketidakadilan yang kerap ditabrak formalitas hukum.

"Masalah sekarang ini, rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum," ucapnya.

 IBU Ini Mengaku Dipecat dari Pekerjaannya karena Hamil, Lalu Diusir Suami

Sebelumnya, DPR mengesahkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) Prolegnas prioritas 2020.

Pengesahan tersebut melalui Rapat Paripurna ke-6 DPR, Selasa (17/12/2019), yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Selain 50 RUU Prolegnas prioritas, DPR juga mengesahkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024.

 Begini Kondisi Kivlan Zen Setelah Jadi Tahanan Rumah, Salat Harus Sambil Tidur

Di antara 50 RUU Prolegnas prioritas, terdapat beberapa RUU carry over atau warisan DPR periode lalu, yang dianggap bermasalah karena mendapat sorotan publik.

RUU tersebut yakni RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pertanahan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 dan prolegnas prioritas 2020.

 Beda Jenis dari Milik Polisi, Granat Asap yang Meledak di Monas Punya Siapa?

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, berdasarkan hasil penyusunan Prolegnas oleh panitia kerja (panja), ditetapkan RUU Prolegnas 2020-2024 sebanyak 247.

Dan, ada 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.

Ia menyebut kesepakatan itu telah tercapai secara musyawarah mufakat dengan pihak pemerintah, yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

 Gerindra Berterima Kasih Prabowo Dipulangkan dari Yordania, Megawati Bilang Sempat Keleleran

"Kami sudah menyelesaikan panja penyusunan program legislasi nasional RUU 2020 hingga 2024, dan RUU prioritas tahun 2020."

"Dari kesepakatan musyawarah mufakat kami adalah sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR, Pemerintah, dan DPD."

"Sebanyak 50 merupakan RUU Prioritas," kata Rieke di Ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

 INDONESIA Berpeluang Salip Malaysia Lagi, Kini Cuma Beda Satu Medali Emas di Klasemen Sementara

Dari daftar 50 RUU Prioritas 2020, terdapat empat RUU yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

Keempat RUU itu antara lain RUU Bea Meterai, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba (Mineral dan Batu Bara).

Rieke mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, setelah diusulkan oleh Fraksi PDIP dan Nasdem.

 Divonis 5 Tahun Penjara, Bowo Sidik Pangarso: Santai Saja, Ini Semua Kehendak Allah

"Ada empat carry over."

"Meskipun carry over tapi menjadi catatan penting kami adalah tetap harus ada pembahasan mendalam terhadap pasal-pasal yang mendapatkan perhatian dari publlik seperti dalam RUU KUHP."

"Kemudian yang carry over rinciannya tiga dari pemerintah, yaitu tentang bea meterai, kemudian KUHP, pemasyarakatan, dan usulan DPR tentang minerba."

 Bakal Ada Provinsi Anyar di Ibu Kota Baru, Kawasan Pemerintahan Bakal Diatur oleh City Manager

"Kalau itu (RUU PKS) juga masuk di dalamnya," bebernya.

Berikut ini 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang disepakati Baleg dan Pemerintah:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber;

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3. RUU tentang Pertanahan;

4. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

5. RUU tentang RKHUP;

6. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

7. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan;

10. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

11. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

12. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

13. RUU Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan;

15. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial;

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan;

18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

19. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

20. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

21. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

23. RUU tentang Penyadapan;

24. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

27. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional;

29. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan

Nasional (omnibus law);

30. RUU tentang Kefarmasian;

31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;

32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua;

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;

34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional;

36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

38. RUU tentang Ketahanan Keluarga;

39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol;

40. RUU tentang Profesi Psikologi;

41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama;

42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law);

43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian;

44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;

45. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

46. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI;

47. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK;

48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law);

49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

50. RUU tentang Daerah Kepulauan. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved