MAHFUD MD Sebut Industri Hukum Makin Marak, Kasus Perdata Dibelokkan Jadi Pidana

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyindir semakin maraknya industri hukum di Indonesia.

MAHFUD MD Sebut Industri Hukum Makin Marak, Kasus Perdata Dibelokkan Jadi Pidana
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Mahfud MD 

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, berdasarkan hasil penyusunan Prolegnas oleh panitia kerja (panja), ditetapkan RUU Prolegnas 2020-2024 sebanyak 247.

Dan, ada 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.

Ia menyebut kesepakatan itu telah tercapai secara musyawarah mufakat dengan pihak pemerintah, yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

 Gerindra Berterima Kasih Prabowo Dipulangkan dari Yordania, Megawati Bilang Sempat Keleleran

"Kami sudah menyelesaikan panja penyusunan program legislasi nasional RUU 2020 hingga 2024, dan RUU prioritas tahun 2020."

"Dari kesepakatan musyawarah mufakat kami adalah sebanyak 247 RUU yang terdiri atas usulan DPR, Pemerintah, dan DPD."

"Sebanyak 50 merupakan RUU Prioritas," kata Rieke di Ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

 INDONESIA Berpeluang Salip Malaysia Lagi, Kini Cuma Beda Satu Medali Emas di Klasemen Sementara

Dari daftar 50 RUU Prioritas 2020, terdapat empat RUU yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

Keempat RUU itu antara lain RUU Bea Meterai, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Minerba (Mineral dan Batu Bara).

Rieke mengatakan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, setelah diusulkan oleh Fraksi PDIP dan Nasdem.

 Divonis 5 Tahun Penjara, Bowo Sidik Pangarso: Santai Saja, Ini Semua Kehendak Allah

"Ada empat carry over."

"Meskipun carry over tapi menjadi catatan penting kami adalah tetap harus ada pembahasan mendalam terhadap pasal-pasal yang mendapatkan perhatian dari publlik seperti dalam RUU KUHP."

"Kemudian yang carry over rinciannya tiga dari pemerintah, yaitu tentang bea meterai, kemudian KUHP, pemasyarakatan, dan usulan DPR tentang minerba."

 Bakal Ada Provinsi Anyar di Ibu Kota Baru, Kawasan Pemerintahan Bakal Diatur oleh City Manager

"Kalau itu (RUU PKS) juga masuk di dalamnya," bebernya.

Berikut ini 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang disepakati Baleg dan Pemerintah:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber;

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3. RUU tentang Pertanahan;

4. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

5. RUU tentang RKHUP;

6. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

7. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan;

10. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

11. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;

12. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;

13. RUU Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan;

15. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial;

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan;

18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

19. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

20. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

21. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

23. RUU tentang Penyadapan;

24. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila;

26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;

27. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional;

29. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan

Nasional (omnibus law);

30. RUU tentang Kefarmasian;

31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;

32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua;

33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;

34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional;

36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

38. RUU tentang Ketahanan Keluarga;

39. RUU tentang Larangam Minuman Beralkohol;

40. RUU tentang Profesi Psikologi;

41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama;

42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law);

43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian;

44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi;

45. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

46. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI;

47. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK;

48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law);

49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

50. RUU tentang Daerah Kepulauan. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved