Pemkot Jakarta Barat akan Meninjau Portal di Kembangan Setelah Diprotes oleh Sejumlah Kalangan Warga

Pemerintah Kota Jakarta Barat akan meninjau portal yang diprotes oleh warga RW 6 Kembangan, Jakarta Barat.

Rencananya pada 1 Februari 2020, pihak Pemkot akan melaksanakan hasil musyawarah antarwarga.

Asisten Ekbang Fredy Setiawan mengatakan, hasil musyawarah warga, siang tadi, di Pemkot Jakarta Barat sudah menemukan titik temu.

Pihak Pemkot akan meninjau lokasi Kamis (23/1/2020)

"Hasil musyawarah, kami akan melakukan survei terlebih dahulu ke lokasi, rencananya, survei akan dilakukan, hari Kamis depan," kata Fredy dikonfirmasi Selasa (21/1/2020).

Lewat survei itulah Pemkot Jakarta Barat akan memutuskan membuka atau tidak portal tersebut.

"Nanti 1 Februari mendatang kami akan cek titik portal-portal yang akan dibuka 1 tapi tetap sesuai kesepakatan jadi akan disosialisasikan kepada warganya dulu," kata Fredy.

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Puluhan warga di RT3 RW6 Kembangan, Jakarta Barat protes ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat terkait penutupan Jalan Elok Utama yang ditutup selama 10 tahun. Pasalnya jalan yang kini telah diserahkan ke Pemda ditutup oleh oknum warga RT 8 RW 6.

Ketua RW 06 Subur mengatakan mediasi sudah kerap dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Namun portal kerap ditutup sepihak oleh warga RT08 tanpa izin dari Ketua RW bahkan Lurah Kembangan.

"Sudah sering kami mediasi, sudah sering kami tegur, tapi dibuka sebentar kemudian ditutup lagi," kata Subur dikonfirmasi Wartakotalive.com Selasa (21/1/2020).

Subur mengatakan bahwa 40 warga yang terdiri dari 2 RT sudah menandatangani surat keberatan tentang penutupan jalan tersebut. Namun teguran dan keberatan itu tidak pernah digubris oleh pihak RT 8.

"Jadi disini ada 2 RT yang keberatan, sampai kami kirim surat keberatan ke Pemkot Jakarta Barat, tapi mediasi belum juga capai titik temu," kata Subur.

Mediasi pertama kata Subur berlangsung 18 Desember 2019 lalu. Namun dalam mediasi itu belum capai kesepakatan antarwarga.

"Jadi pihak RT 8 beralasan penutupan jalan tersebut untuk keamanan karena banyak anak-anak yang lalu lalang," jelas Subur.

Rencananya kata Subur, siang ini Pihak Pemkot Jakarta Barat akan kembali memediasi antara warga.

"Nanti siang akan kembali mediasi, semoga capai titik temu," kata Subur.

• Terungkap Penyebab Sejumlah Empat Titik Jalan di Kota Bekasi Kerap Dilanda Banjir Seusai Hujan Deras

Sedangkan salah satu warga yang protes Sudarminto mengatakan bahwa warga keberatan penutupan jalan karena semenjak itu kerap terjadi kecelakaan di Jalan Elok Utama.

"Baru-baru ini karena penutupan jalan tersebut sudah dua kecelakaan terjadi, ini bagaimana?" kata Sudarminto dikonfirmasi.

Ia berharap, Pemkot Jakarta Barat bisa mengambil langkah tegas terkait penutupan jalan itu. Apalagi jalan itu kini sudah diserahkan ke Pemda.

"Jadi, seharusnya, jalan itu sudah menjadi milik umum bukan malah dibatasi aksesnya," kata Sudarminto.

• Seorang WNA Korea Selatan Menabrak Gerobak Tukang Bubur Ayam di Kelapa Gading karena Melawan Arus

Sebelum ini, diberitakan, bahwa proyek revitalisasi trotoar di jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat diprediksi tidak dapat selesai sampai akhir tahun.

Namun, pihak Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Barat menjamin, mereka akan terus menggenjot penyelesaian proyek yang dikerjakan di sekitar kawasan Kantor Wali Kota Jakarta Barat itu.

Pantauan Wartakotalive.com, beberapa lokasi pembangunan trotoar yang mengelilingi Kantor Wali Kota Jakarta Barat masih dalam tahap pengerjaan.

• Luthfi Sosok Viral Pembawa Bendera di Tengah Demonstrasi Menjalani Sidang Perdana Banjir Dukungan

Petugas juga masih mengerjakan sisi-sisi trotoar yang nantinya akan ditanami pohon.

Sementara disisi lain juga belum terlihat pengaman atau pembatas antara kali dengan trotoar.

Selain itu, halte bus di sekitaran trotoar juga belum selesai terbangun.

Terlihat, atap halte masih belum terpasang dan besi-besi penahan juga terlihat masih dilapisi stiker.

Pohon-pohon yang rencananya akan ditanam di sekitaran trotoar juga belum tertanam.

• Pemilik dan Pengemudi Kendaraan Bermotor Perlu Ekstra Perhatian Kala Berkendara di Musim Hujan

Kasudin Bina Marga Riswan buka suara terkait pengerjaan proyek trotoar di kawasan tersebut.

Ia tidak menampik akan ada sedikit keterlambatan dalam pengerjaan trotoar.

"Ya, harusnya sih selesai akhir tahun ini, cuma masih ada sedikit perbaikan-perbaikan, mungkin ada sedikit keterlambatan kali ya," kata Riswan saat dihubungi, Kamis (12/12/2019).

Meski demikian ia menjamin pihaknya terus menggenjot penyelesaian revitalisasi trotoar.

"Pokoknya, tahun anggaran ini, harus selesai proyek itu," terang Riswan.

Padahal, terlihat proyek trotoar itu dikerjakan hampir setiap hari oleh dinas Bina Marga.

Bahkan, ketika jam pulang kantor pekerja proyek kerap masih terlihat mengerjakan trotoar tersebut.

• Ibunda Lutfi Alfian Berharap Anaknya Segera Dibebaskan Terungkap Saat Dia Datang di Sidang Perdana

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi baru mulai membangun trotoar ramah difabel pada tahun 2019 ini.

Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Idi Susanto mengatakan, pembangunan trotoar ramah difabel tengah dibangun di sejumlah jalan arteri Kota Bekasi.

"Kita baru mulai, tahun ini, membangun trotoar ramah difabel ada guiding blocknya. Tahun ini baru sekitar 2 kilometer saja," ujar Idi kepada Wartakota, Selasa (26/11/2019).

Idi menjelaskan, trotoar ramah difabel itu dibangun di Jalan Insinyur Juanda, dan Jalan Charil Anwar, Bekasi Timur.

"Kalau di Jalan Insinyur Juanda itu dekat Bank BJB maupun dekat Lapangan Multiguna. Itu masih mulai sih ya, jadi hanya sedikit saja. Tahun depan baru lebih banyak lagi," ungkap dia.

• Modus Gerombolan WN China Mengaku Polisi dan Jaksa Menawarkan Investasi Online Pakai Visa Wisata

Idi menerangkan untuk anggaran pembangunan trotoar ramah difabel ini menggunakan anggaran sekitar Rp 2 miliar dan ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Ia menyebutkan, pembangunan trotoar ramah difabel ini menjadi konsep utama tiap kali pembangunan trotoar di Kota Bekasi kedepannya.

"Ini kita baru mulai, nanti semua pedestrian atau trotoar yang dibangun sudah pasti ada paket buat jalur disabilitasnya," ungkap dia.

• Fadli Zon Mengungkap Lemahnya Pemerintah Tampak di Berlarutnya Upaya Pemulangan Habib Rizieq Shihab

Untuk fokus pembangunan trotoar ramah difabel, kata Idi, baru dimulai di sejumlah jalan arteri kota.

Pembangunannya juga dilakukan secara bertahap, setiap tahunnya.

"Ke depan pembangunanya bertahap, sedikit-sedikit karena kita juga kan terbatas anggarannya. Ya minimal bisa 2-5 kilometer per tahunnya, nanti bertahap tersambungnya," katanya.

• Kepala BPTJ Ungkap Tak Pernah Ada Laporan Aduan Mengenai PT TPI Saat Dia Menjadi Saksi Sidang Grab

Sementara itu, sebelumnya, diberitakan, pada awal bulan Desember 2019, para Pedagang Kaki Lima (PKL) baju di Senen, Jakarta Pusat dipastikan tidak boleh lagi berdagang di area trotoar.

Hal ini dilakukan mengingat keberadaan PKL baju itu membuat kawasan terkesan kumuh.

Selain itu, juga kerap kali berimbas pada kemacetan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengatakan per tanggal 1 Desember 2019, para pedagang tak boleh lagi berjualan di area itu.

"Pokoknya, 1 Desember udah harus kosong, kita udh sosialisasi kemaren ke pedagang," kata Irwandi, Jumat (15/11/2019).

• Terungkap Keanehan Ikan Berwajah Manusia Tertangkap Kamera Tampak di Danau Bukti Manusia Ikan Ada?

Menurut Irwandi, pihaknya telah memikirkan lokasi relokasi para pedagang baju ini. Nantinya mereka akan di relokasi ke Pasar Kenari, Kramat, Jakarta Pusat.

"Kita akan tempatkan di Kenari. Jadi ini bukan ditertibkan tapi kita relokasi. Karena itu bikin macet di jalan. Jalan crowdid banget, malu kita," ujarnya.

• Legislator DKI Menilai Kecelakaan Skuter Listrik Bisa Dihindari Bila Pemerintah Membuat Regulasi

Diketahui, sejak kebakaran Pasar Senen Jakarta Pusat, para pedagang diberikan tempat untuk kembali dapat berjualan, hanya saja mereka akhirnya kembali turun ke jalan karena merasa omset yang didapat turun.

Namun dampak mereka di Jalan ini membuat kawasan di sekitar Senen menjadi macet, karena mereka mengakusisi trotoar, sehingga banyak para pejalan kaki mengeluhkan keberadaan mereka.

• Kompol Priyatno Ungkap Jasad Pedagang Kopi Ditemukan atas Inisiatif Warga Mencari Tahu Bau Busuk

Sebelumnya, diungkap bahwa Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta menargetkan penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Ibu Kota bakal rampung pada Desember 2019 nanti.

Dinas itu menyebut, trotoar Ibu Kota yang memiliki dimensi di atas lima meter berpotensi dijadikan tempat pedagang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Sampai saat ini kami masih mengkaji desain PKL di trotoar dan dalam pembuatan desain ini kami mengedepankan kehati-hatian serta berpedoman pada hukum."

"Jangan sampai ada gugatan nantinya,” kata Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta, Adi Ariantara pada Senin (7/10/2019).

Adi mengatakan, pihaknya mengandalkan beberapa payung hukum untuk membuatkan desain penataan PKL di trotoar.

Pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) dan Perda DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

• Jalur Sepeda Melawai Tampak sudah Steril dari Pangkalan Ojek Online dan PKL Liar

Aturan itu menyebutkan tentang klasifikasi area dan zona yang boleh untuk UKM.

Tidak hanya Perda, DKI juga mengandalkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Nomor 3 tahun 2014.

Aturan itu menyebut mengenai batasan lebar pengggunaan trotoar.

“Kebutuhan dasar lainnya seperti listrik dan air juga menjadi pertimbangan agar para pelaku UKM dapat berusaha di sana,” ujarnya.

Adi memastikan bahwa Pemprov DKI sangat menghormati hukum dalam melakukan penataan PKL.

Di sisi lain, DKI berharap ada peran pemilik gedung dalam menyediakan lahan untuk tempat UKM.

“Kalau gedung bisa mencukupi kebutuhan pekerja, maka orang tidak perlu keluar cari makan,” jelasnya.

• Legalkan PKL Jualan di Trotoar, Anies Baswedan: Banyak Kebijakan Kita Diskriminatif pada yang Lemah

Menurut dia, keberadaan PKL disebabkan karena adanya pelaku UKM yang tidak tertampung di gedung-gedung.

Mereka kemudian mencari peluang di ruang publik dengan tingkat konsentrasi masyarakat yang cukup tinggi.

Karena itu, bila gedung-gedung itu menyediakan lokasi UKM, masyarakat pengguna gedung tidak akan keluar gedung, kecuali ingin makan di restoran.

“Pada saat hari kerja, saya pantau di kawasan Kuningan itu sangat luar biasa."

"Harga makanan di dalam gedung tidak terjangkau oleh karyawan."

"PKL melihat peluang itu."

"Bayangkan, kalau satu lantai gedung itu hanya satu dua orang saja yang mampu makan di dalam gedung,” jelasnya.

• Ustadz Abdul Somad Bangkitkan Solidaritas Warga Keturunan Minang Bugis Jawa di Wamena yang Berduka

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyarankan, sebaiknya Pemprov DKI menjalankan rencananya dalam mewajibkan gedung menyediakan lokasi UKM ketimbang menata PKL di trotoar.

Kata dia, penataan PKL di trotoar tidak sesuai dengan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Di sisi lain, DKI sendiri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan memasukan para PKL ke dalam pasar rakyat.

Bahkan, pengelola mal diminta menyiapkan lahan sekitar 10 persen dari total lahan yang dibangun untuk mengakomodasi PKL.

“Pemprov juga bisa libatkan kantor-kantor yang ada di Jakarta untuk merangkal PKL lewat kantin, termasuk mengajak mereka dalam setiap kegiatan festival."

"Jadi, bukan PKL nggak boleh berjualan, justru boleh jualan tetapi diatur."

"Ini yang harus dijelaskan,” katanya.

Nirwono menilai bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta merangkul PKL di trotoar memicu kontroversi.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa merangsang daerah lain untuk mengikuti hal serupa.

Karena itu, dia meminta, agar DKI mengkaji ulang rencananya agar kebijakan ini tidak memicu efek domino bagi daerah lain.

Apalagi, selama ini, penertiban terhadap PKL lebih sulit ketimbang menegakkan aturan yang telah dibuat.

“Aturan itu kan hitam putih (sifatnya jelas) nggak bisa dibuat abu-abu (tidak jelas) kalau disebut umpanya tadi, Permen PU di titik sini boleh, lalu di sana, nggak boleh, itu malah membuat penataan kotanya semakin sulit,” ungkapnya.