PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta bakal mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berdagang di beberapa ruas trotoar, setelah rampung direvitalisasi.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum bisa membeberkan bagaimana strategi pihaknya untuk mengawasi para PKL.

Lantaran, muncul kekhawatiran mereka justru bakal menguasai trotoar dan menghalangi pejalan kaki yang melintas.

• Minta Dilibatkan dalam Revisi Undang-undang, Ketua KPK: Jangan Buru-buru Lah, Kita Mengejar Apa Sih?

Anies Baswedan menyebut saat ini pihaknya masih menggodok aturan tentang itu.

Setelah rampung, baru kemudian langkah pengawasan dari Pemprov DKI diungkap ke publik.

"Nanti kalau sudah ada detailnya, kalau sudah lengkap (baru diumumkan)," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

• Sekjen PDIP Sebut Ada Penyimpangan di KPK, Lalu Contohkan Abraham Samad Coret Nama Calon Menteri

Katanya, dalam perumusan sebuah aturan, akan selalu melibatkan asumsi, di mana pasti ada pihak yang taat dan yang tidak.

Berangkat dari sana, Pemprov DKI juga menyusun sebuah konsep reward and punishment.

Yakni, memberikan penghargaan bagi yang taat, dan hukuman untuk yang tidak menaati.

• Penyerahan Mandat Pimpinan KPK kepada Presiden Langgar Undang-undang, Ini yang Bisa Dilakukan Jokowi

"Begini, kalau kita membuat sebuah aturan selalu dengan asumsi, akan ada yang menaati dan tidak menaati."